Mamuju, nuansainfo.com – Gerak cepat Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menerjunkan personel Intelijen Security (Intelkam) dan Reserse Kriminal (Reskrim) untuk memelototi bursa Penggantian Antar Waktu (PAW) Wakil Gubernur tak bertuan mendapat pasokan angin segar. Organisasi pegiat antirasuah, Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat, menyatakan berdiri penuh di belakang korps Bhayangkara untuk memutus potensi praktik “dagang sapi” di gedung parlemen.
Sikap tegas jajaran Polda Sulbar yang mengintip setiap gerak-gerik politikus dan rapat-rapat informal tertutup dinilai sebagai preseden baik. Pasalnya, rumor kompromi di balik pintu terkunci untuk memuluskan nama calon wagub tertentu kian tajam berembus di Mamuju.
Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat, Muslim Fatillah Azis, menegaskan bahwa langkah pengawasan melekat yang diambil kepolisian harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, bursa pemilihan wagub adalah ranah publik yang menentukan arah pembangunan daerah, bukan panggung transaksi jual beli suara.
“Kami memberikan dukungan penuh kepada Polda Sulbar yang sudah menurunkan tim Intelkam hingga Reskrim. Ini sinyal kuat bahwa negara hadir dan tidak membiarkan proses politik di parlemen berubah jadi pasar gelap,” ujar Muslim
Meski demikian, Muslim mengingatkan agar dukungan masyarakat sipil ini tidak direspons dengan sekadar pamer pasukan atau gertak sambal politik. Kehadiran Intelkam dan Reskrim di lapangan harus dibarengi dengan tindakan hukum nyata jika ditemukan indikasi suap, mahar politik, maupun pemerasan.
“Dukungan kami ini bukan cek kosong atau puji-pujian semata. Kami menuntut hasil. Kalau dalam pengawasan itu Reskrim menemukan ada transaksional, ada aliran dana tidak jelas, atau pertemuan ‘remang-remang’ yang mengarah pada tindak pidana korupsi, langsung tangkap dan jadikan tersangka. Jangan ragu,” kata Muslim disalah satu warkop Mamuju 5 Agustus 2026.
Ia juga mengingatkan para anggota DPRD Sulbar agar membuang jauh-jauh tradisi “dagang sapi” dalam menentukan pendamping gubernur. Praktik politik uang hanya akan melahirkan pemimpin cacat legitimasi yang tersandera oleh kepentingan para penyokong modal.
LAK Sulbar berencana membuka posko pengaduan paralel bagi masyarakat atau pihak internal yang memiliki informasi valid terkait dugaan permainan uang dalam proses PAW ini. Informasi tersebut nantinya akan diteruskan langsung ke jajaran Polda Sulbar sebagai bahan tindak lanjut.
“Polda sudah pasang mata dan telinga, kami di masyarakat sipil siap jadi penyambung lidah. Sekarang bolanya ada di parlemen: mau jalankan proses ini secara bersih, atau siap-siap diangkut petugas,” tutur Muslim.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan