Mamuju, nuansainfo.com – Gerakan Mahasiswa Menggugat Sulawesi Barat (GERAM Sulbar) menyoroti tajam dinamika penegakan hukum di Tanah Air. Mereka mendesak aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk berhenti mempertontonkan ego kelembagaan dan fokus pada pemberantasan korupsi.
Ketua GERAM Sulbar, Ongki Prayudi, menilai publik saat ini mulai resah dengan munculnya kesan rivalitas antar-lembaga negara dalam menangani perkara rasuah. Menurutnya, hal tersebut kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi.
“Rakyat tidak peduli lembaga mana yang menang atau kalah. Yang rakyat inginkan hanyalah satu: koruptor dihukum, uang negara diselamatkan, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” ujar Ongki dalam keterangan resminya, Kamis (9/7/2026).
Ongki secara khusus menyoroti peran KPK. Ia meminta lembaga antirasuah tersebut tidak “tutup mata” terhadap kasus-kasus yang menjadi kewenangannya. Ia mengingatkan bahwa keheningan KPK di tengah spekulasi publik justru akan memicu ketidakpercayaan masyarakat.
“KPK jangan tutup mata. Jika terdapat dugaan tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangannya, maka KPK wajib bertindak secara profesional sesuai hukum yang berlaku. Keheningan hanya akan memperbesar keraguan publik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ongki mengingatkan bahwa musuh utama bangsa bukanlah institusi penegak hukum, melainkan korupsi itu sendiri. Ia meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK untuk menyudahi ego sektoral dan memperkuat koordinasi.
“Musuh negara bukan Polri, bukan Kejaksaan, dan bukan KPK. Musuh sesungguhnya adalah korupsi. Karena itu, hentikan segala bentuk ego sektoral. Bersatulah menegakkan hukum demi kepentingan rakyat dan masa depan bangsa,” tambah Ongki.
Dalam pernyataan sikapnya, GERAM Sulbar merumuskan enam tuntutan utama:
Mendesak aparat penegak hukum mengedepankan profesionalisme dan membuang ego kelembagaan.
Meminta seluruh kasus dugaan korupsi diusut tuntas, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Mendesak KPK proaktif menangani kasus korupsi sesuai bukti yang sah.
Meminta Polri, Kejaksaan, dan KPK memperkuat koordinasi serta menjaga independensi.
Meminta pemerintah menjamin profesionalitas dan akuntabilitas seluruh institusi hukum.
Mengajak elemen masyarakat untuk terus mengawal proses hukum secara objektif.
GERAM Sulbar menegaskan bahwa kritik ini dilayangkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan hukum di Indonesia. Mereka berkomitmen untuk terus mengawal proses penegakan hukum agar tidak ada pihak yang merasa kebal dan hukum tetap menjadi panglima.
“Jangan biarkan hukum dipersepsikan tunduk pada kepentingan. Hukum harus tetap menjadi panglima, dan keadilan harus menjadi tujuan utama,” pungkasnya.
By Adhie
Tinggalkan Balasan