Mamuju, nuansainfo.com – Proyek pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, kini tengah menjadi sorotan. Sejumlah mahasiswa resmi melaporkan PT Hutama Karya (Persero) ke Polresta Mamuju atas dugaan penggunaan material konstruksi ilegal dalam proyek strategis pemerintah tersebut.
Pelaporan ini mencuat di tengah kekhawatiran publik mengenai kualitas infrastruktur pendidikan yang dibiayai oleh uang negara. Para mahasiswa menduga, kontraktor pelaksana menggunakan material yang tidak disertai dokumen perizinan resmi atau berasal dari sumber yang tidak sah.
“Kami meminta Polresta Mamuju mengusut tuntas dugaan penggunaan material ilegal pada proyek Sekolah Rakyat. Jika terbukti, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku karena proyek ini menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar perwakilan mahasiswa saat dikonfirmasi, Rabu, 1 Juli 2026.
Tuntutan Investigasi Mendalam
Dalam laporannya, para pelapor mendesak pihak kepolisian untuk melakukan audit komprehensif terhadap rantai pasok material di lapangan. Mereka meminta aparat memeriksa dokumen pendukung secara detail, mulai dari asal-usul barang, legalitas pemasok, hingga hasil uji laboratorium untuk memastikan material tersebut memenuhi standar teknis konstruksi.
Mahasiswa menilai, penggunaan material ilegal bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga mengancam integritas bangunan dan keselamatan para siswa yang nantinya akan menggunakan fasilitas tersebut.
Respons Otoritas
Polresta Mamuju telah menerima laporan tersebut dan menyatakan akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Meski demikian, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi baik dari pihak PT Hutama Karya maupun kepolisian terkait substansi dugaan tersebut.
Proyek Sekolah Rakyat di Mamuju sendiri merupakan salah satu proyek strategis pemerintah yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Publik kini menanti langkah proaktif dari aparat penegak hukum untuk memastikan apakah pembangunan fasilitas pendidikan ini benar-benar berjalan sesuai spesifikasi atau justru ada “jalan pintas” yang merugikan publik.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan