Mamuju, Nuansainfo.com – Pengelolaan Dana Bantuan Tak Terduga (BTT) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kembali menjadi sorotan tajam. Aktivis pemuda dan sosial setempat, Akbar, menyebut anggaran darurat tersebut diduga kuat telah menjadi “lahan basah” bagi praktik korupsi sistematis yang berlangsung selama tiga tahun berturut-turut.
Akbar mencatat, kejanggalan dalam realisasi anggaran BTT terdeteksi sejak 2022 hingga 2025. Meski nilai anggaran mencapai miliaran rupiah, ia menilai dampak pembangunan di lapangan sangat minim.
”Ini sudah hampir tiga tahun berturut-turut dana BTT selalu bermasalah. Anggaran darurat, kok, malah dijadikan alat memperkaya diri?” ujar Akbar kepada nuansainfo.com, Rabu, 1 Juli 2026.
Desakan Evaluasi untuk Bupati
Akbar mendesak Bupati Mamasa segera melakukan evaluasi total terhadap jajaran pengelola anggaran di Dinas PU. Ia menilai, pembiaran terhadap pejabat dengan rekam jejak yang meragukan sama saja dengan membiarkan perampokan uang rakyat secara berkelanjutan.
”Bupati harus jeli dan selektif. Jangan lagi memberikan ruang kepada oknum-oknum yang integritasnya patut dipertanyakan. Jika dibiarkan terus, kepemimpinan daerah terkesan melakukan pembiaran,” tegasnya.
Kinerja Kejari Mamasa Dipertanyakan
Tak hanya bupati, kritik keras juga dialamatkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamasa. Akbar menuding ada kesan tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi di wilayah yang dikenal dengan julukan Bumi Kondosapata tersebut.
Ia menyoroti lambannya respons aparat terhadap dugaan penyimpangan dana BTT yang nilainya fantastis, dibandingkan dengan gerak cepat kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi bernilai kecil.
”Kami heran, para pengelola dana BTT ini seolah kebal hukum. Kami wajar curiga, apakah ada praktik ‘main mata’ antara penegak hukum dengan oknum pejabat korup?” ungkap Akbar dengan nada retoris.
DPRD Dinilai “Tumpul”
Selain eksekutif dan penegak hukum, Akbar juga mempertanyakan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Mamasa. Ia menilai legislatif seolah abai terhadap dugaan penyelewengan yang terjadi di depan mata. Menurut dia, diamnya anggota dewan dapat memicu mosi tidak percaya dari masyarakat.
”Ke mana fungsi pengawasan yang melekat pada mereka? Jangan sampai diamnya para wakil rakyat ini membuat masyarakat merasa dikhianati,” pungkasnya.
Atas temuan berulang tersebut, Akbar menegaskan akan terus mengawal kasus ini. Ia menuntut adanya audit investigatif yang transparan dari lembaga berwenang serta tindakan hukum tegas tanpa pandang bulu untuk menyelamatkan keuangan daerah Kabupaten Mamasa.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan