Mamuju, nuansainfo.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra menyoroti tajam dugaan penyimpangan dalam penyaluran minyak melalui Perum Bulog. Organisasi mahasiswa ini mendesak aparat penegak hukum dan pihak terkait segera melakukan investigasi transparan lantaran mencium adanya keterlibatan sejumlah distributor dalam praktik tak wajar tersebut.
Ketua Umum HMI Cabang Manakarra, Darmin, menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi informasi mengenai indikasi penyaluran minyak yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan. Menurut dia, jika dibiarkan, praktik ini berpotensi merugikan masyarakat luas yang menjadi sasaran utama program bantuan pangan pemerintah.
”Kami meminta Bulog, pemerintah, dan aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan penyalahgunaan penyaluran minyak secara profesional, objektif, dan transparan,” ujar Darmin dalam keterangan tertulis yang diterima pada Rabu, 1 Juli 2026.
Darmin menegaskan, program distribusi kebutuhan pokok seperti minyak harus mengedepankan prinsip akuntabilitas. Ia mewanti-wanti agar program yang sejatinya ditujukan untuk membantu rakyat tidak dijadikan ajang mencari untung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
”Jangan sampai program yang bertujuan membantu masyarakat justru dimanfaatkan oleh oknum. Jika terbukti terjadi pelanggaran, harus diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Dalam desakannya, HMI Manakarra memberikan dua catatan khusus:
Evaluasi Sistem: Meminta Bulog melakukan audit menyeluruh terhadap sistem distribusi dan memperketat pengawasan terhadap seluruh distributor yang bermitra.
Penindakan Tegas: Mendorong aparat penegak hukum untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan mendalam jika ditemukan bukti awal adanya penyimpangan.
Tak hanya menuntut tanggung jawab institusi negara, HMI juga mengajak masyarakat di wilayah Manakarra untuk ikut mengawasi jalannya distribusi pangan di lapangan. Partisipasi aktif warga, menurut Darmin, adalah kunci untuk mewujudkan tata kelola distribusi yang bersih dan bebas dari praktik rente.
HMI Manakarra berkomitmen akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. Mereka menegaskan bahwa transparansi adalah harga mati bagi setiap kebijakan publik yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
”Kami akan terus mengawal agar seluruh proses distribusi bahan pangan yang dikelola negara berjalan sesuai prinsip keadilan,” pungkas Darmin.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan