Mamasa, nuansainfo.com – Aktivis Kabupaten Mamasa, Riskul, mendesak agar operasional Dapur/Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Tabulahan dievaluasi dan, bila diperlukan, dihentikan sementara menyusul dugaan gangguan kesehatan yang dialami sejumlah siswa SMP Negeri 1 Tabulahan setelah mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Informasi yang disampaikan Riskul menyebutkan sebanyak 12 siswa SMP Negeri 1 Tabulahan dilarikan ke Puskesmas setelah mengalami keluhan seperti mual, pusing, dan muntah-muntah. Namun, penyebab pasti keluhan tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan medis serta investigasi terhadap makanan yang dikonsumsi.
Β«βKami meminta agar SPPG yang menangani MBG di Tabulahan segera dievaluasi. Kalau hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pelanggaran standar keamanan pangan, maka operasional dapur harus dihentikan sementara sampai seluruh persoalan diperbaiki,β ujar Riskul.Β»
Menurut Riskul, dugaan insiden tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena program MBG menyasar anak-anak sekolah. Ia meminta Koordinator Wilayah MBG Sulawesi Barat dan pihak terkait di Kabupaten Mamasa melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa.
Desakan tersebut sejalan dengan kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menegaskan bahwa setiap laporan dugaan keracunan harus ditindaklanjuti melalui penghentian sementara operasional SPPG terkait, pengujian sampel makanan, serta investigasi untuk mengetahui penyebabnya.
BGN juga menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan syarat utama dalam pelaksanaan MBG. SPPG diwajibkan memenuhi standar higiene, sanitasi, serta sistem pengendalian risiko pangan.
βJangan sampai program yang tujuan utamanya memenuhi kebutuhan gizi anak justru menimbulkan persoalan kesehatan. Kami meminta pemeriksaan dilakukan secara terbuka dan hasilnya disampaikan kepada publik,β tegas Riskul.
Riskul juga meminta agar sampel makanan, bahan baku, serta seluruh catatan pengolahan dan distribusi pada hari kejadian diamankan untuk kepentingan pemeriksaan. Menurutnya, langkah tersebut penting agar penyebab kejadian dapat diketahui secara objektif dan tidak terjadi saling menyalahkan sebelum ada hasil pemeriksaan.
BGN sendiri pada September 2026 telah menerapkan tindakan tegas terhadap sejumlah SPPG yang dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan, termasuk penghentian operasional berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi.
βYang kami minta sederhana: keselamatan siswa harus menjadi prioritas. Jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran SOP, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan,β tutup Riskul.
By Adhie
Tinggalkan Balasan