Nuansainfo.com, Jakarta –

Ketua DPD Partai NasDem Konawe Utara (Konut) sekaligus anggota DPRD Konawe Utara dari Komisi III, Jalil, resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang ditangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Pusat. Namun, ia mangkir dari panggilan pemeriksaan sebagai tersangka dengan alasan sakit.

Kuasa hukum korban, Muhammad Arsyad Kunnu, SH , menegaskan bahwa status hukum terlapor dalam perkara yang menimpa kliennya sudah jelas. Menurut dia, Jalil semestinya hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangan sebagai tersangka.

“Beliau ini kan udah tersangka, udah tersangka, sudah penetapan tersangka dia. Sekarang kemarin itu, dua hari yang lalu, kemarin mestinya hadir dia sebagai tersangka untuk dimintai keterangannya kan. Tapi alasannya adalah sakit, sehingga dia mangkir dari pemanggilan itu,” ujar Arsyad Kunnu Melalui Via Whatsapp, 11/19/2027.

Arsyad menekankan inti persoalan saat ini adalah ketidakhadiran Jalil di Polres Metro Jakarta Pusat meski statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyinggung bahwa pemanggilan yang tidak dipenuhi tersebut merupakan panggilan pertama dalam kapasitas tersangka.

“Itu intinya, jadi intinya dia mangkir dari pemanggilan itu, padahal udah tersangka di Polres Metro Jakarta Pusat. Pemanggilan pertama, Saudara Jalil, anggota DPRD Konawe Utara, dari NasDem, sudah tersangka diduga melakukan tindak pidana penipuan. Itu intinya di situ ya,” tegasnya.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Ke-4 dari Polres Metro Jakarta Pusat tertanggal 10 November 2026 terkait laporan polisi nomor LP/B/1181/V/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA tanggal 10 Mei 2025, penyidik juga telah berkoordinasi dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sehubungan dengan pemanggilan Jalil selaku anggota DPRD Konawe Utara dari Komisi III. Perkara ini merujuk pada dugaan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan (Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP UU Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 492 KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023).

Melihat proses yang berjalan menuju pemanggilan berikutnya, Arsyad mendesak agar penegakan hukum berjalan tegas dan tidak berlarut-larut. Dari kacamata hukum, ia mengingatkan bahwa sikap tidak kooperatif pada panggilan lanjutan memiliki konsekuensi sesuai prosedur penyidikan.

“Menuju ke panggilan kedua. Jadi itu hari Rabu nggak datang, panggilannya sekalian jemput paksa dia. Dan jika panggilan selanjutnya tidak diindahkan, seharusnya dijemput paksa ya. Apabila panggilan kedua dan ketiga tidak diindahkan, tidak dilalui undang-undang itu, maka sepatutnya pihak penyidik Polres Metro Jakarta Pusat melakukan tindakan jemput paksa,” pungkasnya

Muhammad Arsyad Kunnu, S.H., kembali menegaskan bahwa apabila Ketua DPD Partai NasDem Konawe Utara (Konut) sekaligus anggota DPRD Konawe Utara dari Komisi III, Jalil, tidak mengindahkan panggilan kedua dan ketiga, pihak Polres Metro Jakarta Pusat harus melakukan upaya jemput paksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

By. Adhie