Mamuju, nuansainfo.com — Kebijakan pengadaan dan distribusi sarana produksi pertanian di Sulawesi Barat kembali menyisakan persoalan serius. Di tengah sorotan publik terhadap utang belanja lintas tahun anggaran dan proses penyelidikan hukum di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Barat terkait proyek bibit kakao dan pupuk senilai puluhan miliar rupiah, celah koordinasi dan potensi tumpang tindih anggaran kini mengarah ke Kabupaten Mamasa.

Berdasarkan penelusuran data dokumen investigasi dan sistem penganggaran daerah (2025–2026), Kabupaten Mamasa tercatat menjalankan program mandiri melalui Dinas Pertanian berupa alokasi dana hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp14 miliar yang difokuskan untuk program pupuk gratis bagi kelompok tani sejak Oktober 2025 hingga Maret 2026.

Namun, yang menjadi titik kritis di lapangan, program bersumber APBD kabupaten tersebut berjalan beriringan dan berpotensi bersinggungan langsung dengan distribusi paket pendamping pupuk organik dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan data realisasi, program provinsi tersebut melibatkan pihak ketiga seperti PT Bio Maraja yang menyalurkan puluhan ribu botol pupuk organik di wilayah sentra perkebunan.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran klasik di sektor tata kelola bantuan pertanian: kerentanan terjadinya double claiming atau tumpang tindih data kelompok tani penerima manfaat. Tanpa validasi data spasial dan verifikasi NIK yang ketat, dikhawatirkan alokasi pupuk gratis dari dua sumber anggaran berbeda ini jatuh pada sasaran ganda, sementara petani di wilayah pelosok lainnya justru luput dari sentuhan bantuan.

Upaya Konfirmasi yang Diabaikan

Sebagai bagian dari prinsip perimbangan pemberitaan dan kode etik jurnalistik yang mengedepankan cover both sides, media ini telah berupaya melayangkan konfirmasi resmi kepada pihak terkait di Mamasa, yakni Eva Yuslianti (selaku pihak yang dimintai tanggapan resmi terkait program tersebut).

Upaya konfirmasi dikirimkan melalui pesan tertulis via aplikasi WhatsApp. Sempat merespons pada kontak awal dengan alasan sibuk kegiatan keagamaan (“sy msh ada kegiatan digereja”), narasumber tidak lagi memberikan tanggapan lanjutan saat diajukan substansi pertanyaan mendalam mengenai potensi tumpang tindih anggaran pupuk Rp14 miliar tersebut, kendati pesan konfirmasi telah centang dua.

Hingga berita ini diturunkan, ruang hak jawab dan klarifikasi tetap dibuka lebar bagi pihak Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa maupun instansi terkait guna memberikan penjelasan transparan kepada publik mengenai tata kelola dan pengawasan distribusi pupuk gratis di tengah karut-marut rantai pasok perkebunan di Sulawesi Barat.

By. Adhie.