Mamuju, nuansainfo.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Barat menggelar diskusi publik bertepatan dengan pembukaan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) yang berlangsung di Antalya, Turki, Senin, 9 November 2026. Forum yang dihadiri perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, hingga kelompok muda ini menyoroti masih minimnya pengakuan negara terhadap peran masyarakat adat dalam menjaga ekosistem.
WALHI Sulbar mendorong Pemerintah Indonesia memanfaatkan Pasal 6 Ayat 8 Perjanjian Paris (Paris Agreement) untuk mengarusutamakan pendekatan non-pasar (Non-Market Approaches/NMA). Pendekatan ini dinilai penting agar komitmen penanganan krisis iklim tak sekadar berhenti di atas kertas, melainkan berfokus pada implementasi nyata di lapangan.
“Melalui kegiatan ini, WALHI Sulbar mengajak publik sekaligus mendorong pemerintah agar memastikan hak dan kontribusi komunitas dalam menjaga iklim segera mendapat pengakuan,” ujar Direktur Eksekutif Daerah WALHI Sulawesi Barat, Refli Sakti Sanjaya, dalam keterangannya, Senin.
Menurut WALHI, eksploitasi sumber daya alam (SDA) oleh skala industri yang terus berjalan tanpa mengindahkan dampak lingkungan kian memperparah pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan kerentanan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (MAKL) sebagai pihak yang paling terdampak krisis iklim.
Padahal, MAKL dinilai terbukti konsisten menjaga kawasan hutan, pesisir, dan laut. Namun, kontribusi nyata seperti pemulihan hutan, pencegahan kebakaran, hingga pengelolaan pangan dan energi lokal belum secara formal diakui atau tercatat dalam registry nasional (National Registry System). Aktivitas kelola berbasis komunitas tersebut berjalan tanpa sertifikasi karbon maupun ketergantungan pada investasi asing.
Ancaman eksploitasi lingkungan salah satunya dirasakan langsung oleh masyarakat adat di tingkat lokal. Representasi Komunitas Botteng, Muh. Sahabuddin, mengungkapkan bahwa wilayah adat yang mereka jaga secara turun-temurun kini berada di bawah bayang-bayang ancaman industri ekstraktif.
“Kami masyarakat Adat Botteng sudah turun-temurun diajarkan oleh leluhur untuk hidup berdampingan dengan alam. Kami mengelola tanah dengan bercocok tanam, bukan dengan tambang. Tapi sampai saat ini kami justru belum mendapat pengakuan dari negara. Bahkan wilayah adat kami terancam hancur oleh rencana tambang logam tanah jarang,” tegas Sahabuddin.
Di akhir diskusi, WALHI Sulbar menyerahkan risalah kebijakan (policy brief) kepada perwakilan Pemerintah Daerah Sulawesi Barat yang diwakili oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulbar. Document tersebut diserahkan dengan harapan dapat diteruskan ke pemerintah pusat sebagai rekomendasi bagi Delegasi Indonesia yang tengah berunding di COP31 Antalya.
Tinggalkan Balasan