Mamuju, Nuansainfo.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama DPRD Sulbar resmi mencapai kesepakatan penting terkait Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027. Kesepakatan tersebut ditandatangani melalui Rapat Paripurna DPRD Sulbar yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, pada Kamis, 13 Agustus 2026.
Selain mengesahkan KUA-PPAS 2027, pihak eksekutif dalam rapat paripurna tersebut juga secara resmi menyerahkan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD untuk segera dibahas bersama.
Fokus Percepatan APBD Perubahan 2026
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa perubahan APBD 2026 mendesak untuk segera diselesaikan mengingat adanya dinamika target pembangunan, penyesuaian kondisi ekonomi dan fiskal, serta perubahan pada dana transfer ke daerah.
“Hari ini kita sepakat bersama antara DPRD dan pemerintah daerah terkait KUA PPAS pokok 2027, selanjutnya kita akan bahas melalui RAPBD,” kata Junda.
Junda menekankan pentingnya percepatan proses pembahasan APBD Perubahan 2026. Menurutnya, langkah ini krusial agar seluruh program prioritas dan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat tidak mengalami hambatan atau keterlambatan eksekusi.
“Sehingga kita berharap ini segera dipercepat dan biasanya kita mendahulukan APBD perubahan nanti baru kita lanjut ke APBD pokok,” ujarnya.
Tambahan Dana Transfer Masuk Pendapatan Daerah
Lebih lanjut, Junda mengungkapkan bahwa Pemprov Sulbar mendapat suntikan dana transfer tambahan sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Sulbar Suhardi Duka (SDK). Tambahan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) sekitar Rp70 miliar serta Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp11 miliar.
Dana tambahan ini dipastikan akan masuk ke dalam komponen target pendapatan daerah dan dialokasikan untuk kebutuhan mendesak, termasuk pemenuhan belanja pegawai seperti pembayaran gaji ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dengan adanya tambahan dana transfer tersebut, pemerintah daerah memastikan bahwa seluruh program yang telah dirancang sebelumnya tetap berjalan sesuai linimasa (on the schedule) tanpa perlu melakukan penjadwalan ulang (reschedule).
Tinggalkan Balasan