Mamuju, Nuansainfo.com — Memasuki Semester II Tahun Anggaran 2026, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Junda Maulana, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seluruh instansi di lingkungan Pemprov Sulbar diminta untuk segera mempercepat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Instruksi tersebut disampaikan Junda saat membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah Semester I 2026 di Mamuju, Kamis (23/7/2026). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Setda Provinsi Sulbar.
Junda menjelaskan, evaluasi ini krusial untuk meninjau capaian hingga pertengahan tahun sekaligus memastikan percepatan program pemerintah berjalan selaras dengan arahan Gubernur Sulbar Suhardi Duka.
“Ini sudah masuk Semester II. Karena itu kita mengevaluasi sejauh mana progres proses pengadaan barang dan jasa. Proses ini harus kita percepat,” ujar Junda.
Lebih lanjut, Junda menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa bukan sekadar menggandeng penyedia, melainkan memiliki multiplier effect yang luas terhadap perekonomian daerah.
Percepatan pengadaan diyakini mampu mendongkrak perputaran uang di tengah masyarakat sekaligus menggerakkan pertumbuhan ekonomi regional. Di sisi lain, ia juga mewanti-wanti OPD agar memprioritaskan penggunaan produk lokal demi pemerataan ekonomi.
“Kalau ada produk dari daerah sendiri, kenapa harus mengambil dari luar. Ini juga bagian dari upaya pemerataan ekonomi,” tegasnya.
Dalam arahannya, Junda mengingatkan agar setiap proses pengadaan tetap berpegang teguh pada prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Ia bahkan meminta agar program yang sudah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak perlu dipaksakan jika tidak memiliki asas manfaat yang jelas.
“Tidak semua yang tertuang dalam DPA harus dipaksakan dilaksanakan apabila tidak memiliki asas manfaat, tidak efisien, dan tidak efektif. Semua harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa,” tandasnya.
Transparansi, tambah Junda, merupakan fondasi utama untuk mewujudkan akuntabilitas. “Kalau transparan, maka semuanya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak transparan, prinsip akuntabilitas tidak akan berjalan,” imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Junda turut menyoroti masih adanya OPD yang mengabaikan kewajiban penilaian kinerja penyedia. Padahal, pihak pemprov telah melayangkan surat pengingat sebanyak empat kali.
Penilaian kinerja ini dinilai sangat penting bagi Pengguna Anggaran (PA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengevaluasi kualitas penyedia, yang nantinya menjadi acuan dalam pengadaan masa mendatang.
Bagi OPD yang tetap membandel, Junda memberikan peringatan keras berupa ancaman sanksi pemotongan atau penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kalau sampai akhir bulan ini masih ada OPD yang belum melaksanakan penilaian kinerja penyedia, akan kami pertimbangkan untuk diperhitungkan melalui pembayaran TPP. Hal ini juga akan saya laporkan kepada Bapak Gubernur karena sudah empat kali surat disampaikan dan harus dihormati serta dilaksanakan,” pungkasnya.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan