Mamuju, nuansainfo.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sulawesi Barat meminta Kapolda Sulbar yang baru tidak sekadar menjadikan pergantian jabatan sebagai ajang seremonial. Mahasiswa mendesak adanya pembenahan mendasar di tubuh kepolisian setempat, terutama terkait penyelesaian sejumlah kasus dugaan korupsi, konflik agraria, hingga penegakan hukum yang dinilai masih tebang pilih.
Sekretaris DPD GMNI Sulbar, Yudi Toda, menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi Barat tidak lagi membutuhkan janji manis, melainkan komitmen nyata dan ketegasan dalam memproses setiap laporan hukum secara transparan dan akuntabel.
“Kedatangan Kapolda Sulbar harus menjadi momentum pembenahan institusi kepolisian, bukan sekadar pergantian jabatan dan seremoni penyambutan,” ujar Yudi Toda dalam keterangan resminya, Jumat, 9 Oktober 2026.
Yudi menyoroti sejumlah kasus dugaan kejahatan yang dinilai mengendap dan membutuhkan perhatian serius Kapolda baru. Di antaranya adalah dugaan korupsi pengadaan Balai Latihan Kerja. proyek pengadaan bibit kakao, peredaran oli palsu, hingga praktik penimbunan dan penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Selain persoalan tindak pidana korupsi dan ekonomi, GMNI Sulbar juga mendesak kepolisian menghentikan kriminalisasi terhadap warga yang terlibat dalam konflik agraria. Polisi diminta bertindak netral serta berdiri sebagai pelindung rakyat kecil yang sering kali menjadi korban ketimpangan hukum.
“Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Institusi kepolisian harus berdiri sebagai pelindung rakyat, bukan menjadi alat bagi kepentingan kelompok tertentu,” kata Yudi.
Secara rinci, DPD GMNI Sulbar menyampaikan sembilan tuntutan utama kepada Kapolda Sulbar yang baru:
- Pengusutan Bibit Kakao: Mengusut tuntas dugaan korupsi pada proyek pengadaan bibit kakao.
- Penanganan Karhutla: Penelusuran penyebab kebakaran hutan dan lahan secara menyeluruh serta penindakan hukum tegas jika ditemukan unsur pidana.
- Pemberantasan Oli Palsu: Mengusut dugaan peredaran oli palsu dari rantai pasokan, jalur distribusi, hingga pihak yang bertanggung jawab.
- Pemberantasan Penyalahgunaan BBM: Menindak dugaan penimbunan serta penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi dan memperkuat pengawasan pasokan.
- Hentikan Kriminalisasi dan Konflik Agraria: Menyelesaikan konflik pertanahan secara adil serta menghentikan kriminalisasi terhadap warga setempat.
- Evaluasi Perkara Mandek: Evaluasi menyeluruh terhadap kasus-kasus yang berlarut-larut dengan mekanisme pengawasan yang akuntabel.
- Pelayanan Kamtibmas Humanis: Mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, humanis, serta menjamin kebebasan berpendapat.
- Ruang Dialog Terbuka: Membuka ruang diskusi berkala antara Kapolda Sulbar dan elemen masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, guna mengevaluasi penegakan hukum di daerah.
- Kejelasan Kasus Balai Latihan Kerja: Mendorong transparansi penuh mengenai perkembangan penanganan dugaan korupsi pengadaan Balai Latihan Kerja
Yudi berharap Kapolda baru bersikap terbuka terhadap kritik serta membuka ruang dialog demi mewujudkan kepolisian yang profesional dan berkeadilan di Sulawesi Barat.
By Adhie
Tinggalkan Balasan