Mamuju, nuansainfo.com – Masalah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan antrean kendaraan yang mengular hingga memicu kemacetan parah menjadi sorotan tajam di Sulawesi Barat. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Sulbar mendesak pemerintah dan instansi berwenang untuk segera membedah kejanggalan dalam sistem distribusi BBM di lapangan.
Aspirasi mendalam ini mengemuka dalam acara Sarasehan Organda Korwil Wilayah V Se-Sulawesi yang diinisiasi oleh DPD Organda Sulawesi Barat dan berlangsung di Hotel Matos Mamuju pada Kamis (10/9/2026).
Pertemuan yang dihadiri oleh jajaran pengurus Organda se-Sulawesi serta pengurus DPC Organda Kabupaten Mamuju tersebut secara khusus menyoroti kondisi antrean pengisian BBM di SPBU yang dinilai sudah tidak wajar dan sangat membebani masyarakat serta para pelaku jasa transportasi.
“Pertamina menyatakan ketersediaan BBM aman, bahkan Menteri BUMN juga menyatakan aman. Namun kenyataan di lapangan pada tingkat grassroot justru tidak aman. Terjadi antrean panjang dan kemacetan di mana-mana, bahkan sopir sampai harus bermalam di jalan,” tegas Ketua DPC Organda Mamuju, Andi Toba, S.H.
Andi Toba menilai antrean kendaraan di Mamuju yang mengekor hingga 1–2 kilometer merupakan fenomena luar biasa untuk wilayah dengan populasi kendaraan yang relatif terkontrol. Menurutnya, kondisi ini bukan lagi sekadar akumulasi aksi beli panik (panic buying) dari masyarakat, melainkan imbas dari buruknya sistem pengawasan dan pengelolaan regulasi distribusi BBM.
Soroti Pelayanan SPBU dan Desak Pembuatan SPBU Khusus TNI-Polri
Dalam pengamatannya, Andi Toba mengungkapkan sejumlah faktor krusial di area SPBU yang dinilai menjadi pemicu utama kemacetan dan kelangkaan, di antaranya:
- Satu Operator Mengurus Banyak Jenis BBM: Petugas SPBU kerap merangkap melayani pengisian Pertalite, Pertamax, hingga Solar untuk kendaraan roda dua dan roda empat sekaligus. Hal ini memicu penumpukan dan memperlambat alur antrean.
- Dugaan Pengondisian Pelayanan Lambat: Indikasi proses pelayanan yang sengaja diperlambat saat pemindaian (scan) barcode, sehingga kendaraan tertahan lebih lama di area pompa.
- Maraknya Pengisian Jeriken di Jalur Umum: Pembelian BBM menggunakan jeriken masih bebas terjadi di SPBU umum, yang berdampak langsung pada terhambatnya pasokan bagi pengguna kendaraan umum dan pribadi.
Guna menjaga ketertiban umum dan transparansi, Andi Toba mendorong agar disediakannya SPBU khusus untuk armada TNI-Polri. Langkah ini penting agar pengisian BBM operasional tidak bercampur dengan SPBU umum, sekaligus menghindarkan munculnya spekulasi atau kecurigaan di tengah masyarakat.
Setop Pengisian Jeriken di SPBU Umum, Dialihkan Total ke SPBN
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Organda Mamuju, Bahtiar Usman, S.E. (H. Bahtiar), menegaskan agar pengisian BBM menggunakan jeriken di SPBU umum dihentikan tanpa alasan apa pun. Apabila terdapat alokasi khusus untuk kebutuhan petani atau nelayan, penyalurannya harus dialihkan ke sarana resmi yang telah disediakan pemerintah.
“Untuk kebutuhan nelayan, sudah ada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN / SPBUN) yang berada di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kabupaten Mamuju. Jadi tidak ada alasan lagi mengisi jeriken di SPBU umum,” ujar H. Bahtiar.
Bahtiar Usman, S.E. juga sangat menyayangkan ketidakhadiran perwakilan Pertamina dalam forum sarasehan tersebut. Padahal, Pertamina merupakan pihak kunci yang dapat menjelaskan secara terbuka penyebab utama kelangkaan serta kendala distribusi BBM di daerah.
Rekomendasi Resmi Sarasehan Organda Korwil V Se-Sulawesi
Sebagai salah satu poin rekomendasi utama dalam Sarasehan Organda Korwil Wilayah V Se-Sulawesi di Hotel Matos Mamuju, Organda meminta Pemerintah Daerah (Pemkab Mamuju dan Pemprov Sulbar) bersama jajaran Kepolisian (Ditlantas/Polresta) serta instansi terkait untuk segera mendesak Pertamina membeberkan data kuota secara terbuka, sekaligus merumuskan solusi konkret guna mengatasi krisis antrean BBM yang kini telah menjadi isu nasional.
By Adhie
Tinggalkan Balasan