Mamuju, nuansainfo.com – Masyarakat Sulawesi Barat (Sulbar) dinilai masih menanti sosok ideal pengganti Wakil Gubernur untuk mendampingi Gubernur melanjutkan visi dan misi pembangunan daerah. Namun, proses pengisian kekosongan jabatan tersebut terancam berlarut akibat dinamika politik koalisi yang mengalami kebuntuan.
Tokoh Pemuda Sulawesi Barat, Muh. Saad Pasilon, S.E., menilai bahwa kebuntuan politik di internal koalisi berpotensi mengancam kelancaran roda pemerintahan di Sulbar.
“Masyarakat Sulawesi Barat saat ini dipertontonkan oleh kerasnya gelombang politik. Rapat koalisi pada Jumat malam (21/8) di Mamuju justru berakhir deadlock setelah Partai NasDem menyatakan walk out,” ujar Muh. Saad Pasilon di Mamuju.
Aksi walk out Partai NasDem terjadi lantaran menolak menyetujui dua nama calon yang diajukan, yakni Syamsul Samad dari Partai Demokrat dan Abdul Latif Abbas dari PKS. NasDem merasa tidak diakomodasi karena calon yang mereka dorong, Fatmawati Salim—istri mendiang Wagub Salim S. Mengga—tidak masuk dalam kesepakatan tersebut.
Menurut Saad, posisi ganda Gubernur Suhardi Duka (SDK) yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar menjadi sorotan. Dominasi Demokrat sebagai pemilik suara dan kursi terbanyak kedua di DPRD Sulbar dinilai memicu kerancuan etik.
“Secara angka Demokrat memang dominan, tetapi secara etika koalisi semua partai berkedudukan setara. Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 1, pengisian jabatan Wakil Gubernur harus berdasarkan usulan gabungan partai politik pengusung yang disepakati bersama, bukan diputuskan secara sepihak atau mengabaikan hak partai lain,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa persetujuan dan tanda tangan dari seluruh partai pengusung termasuk NasDem, usulan dua nama calon tersebut terancam cacat prosedur dan berpotensi ditolak oleh DPRD Sulbar.
Guna mengatasi kebuntuan tersebut, Saad mendorong digunakannya jalan tengah demi keutuhan koalisi dan kepentingan masyarakat.
“Solusinya adalah mengajukan dua nama dari dua partai terbesar, yaitu Syamsul Samad (Demokrat) dan Fatmawati Salim (NasDem), lalu menyerahkan proses pemilihan secara demokratis kepada DPRD. Ini bukan soal siapa menang atau kalah, melainkan tentang saling menghormati dan menyatukan tujuan demi kemajuan Sulawesi Barat,” pungkasnya.
By Adhie
Tinggalkan Balasan