Mamuju, nuansainfo.com – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sulawesi Barat menyuarakan kritik tajam terhadap klaim keberhasilan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, terkait angka kemiskinan yang disebut-sebut mengalami penurunan berangsur.
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi Kebijakan Publik PKC PMII Sulbar, Akbar, menilai narasi penurunan angka kemiskinan tersebut berbanding terbalik dengan realita ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat di akar rumput.
“Klaim manis soal penurunan angka kemiskinan ini terasa absurd dan manipulatif jika disandingkan dengan realita di lapangan. Masyarakat Sulbar hari ini masih berjuang keras memenuhi kebutuhan pokok, tetapi di atas kertas mereka justru diklaim makin sejahtera. Ini jelas bentuk pengabaian terhadap fakta sosial,” tegas Akbar dalam keterangan resminya, Rabu (19/8/2026).
Sengkarut Data Desil dan Ancaman Kegagalan Bansos
Salah satu sorotan utama PMII Sulbar adalah pengelompokan tingkat kesejahteraan (data desil) yang dinilai bermasalah dan tidak akurat. Di lapangan, ditemukan banyak keluarga kurang mampu yang kondisi ekonominya memprihatinkan, namun secara tiba-tiba dimasukkan ke dalam Desil diatas 4 (kategori mampu/sejahtera). Dampaknya, masyarakat rentan miskin tersebut terancam kehilangan hak dan akses terhadap Bantuan Sosial (Bansos) serta jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.
“Bagaimana mungkin rakyat yang untuk makan sehari-hari saja kesulitan, tiba-tiba data desil sosialnya naik melompati garis kemiskinan? Ini membuktikan ada sengkarut data yang sangat parah.
Pendataan yang beredar di tengah masyarakat ini tak jelas asal-usul sumber datanya dan jauh dari prinsip validasi faktual,” tambah Akbar.
Tantang Gubernur Cek Langsung Realita di Lapangan
Menyikapi persoalan ini, PKC PMII Sulbar menantang Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka untuk tidak hanya duduk di balik meja kepemerintahan dan menerima laporan manis dari jajaran birokrasi semata.
PMII mendesak Gubernur untuk melakukan verifikasi faktual dan uji petik secara langsung tanpa rekayasa protokoler ke desa-desa dan pemukiman warga rentan di Sulawesi Barat.
“Kami menantang Gubernur Suhardi Duka untuk turun langsung ke lapangan! Jangan hanya bergantung pada laporan ‘asal bapak senang’ di atas meja yang tak jelas metodologi validasinya. Lihat sendiri kondisi dapur dan ekonomi rakyat Sulbar saat ini.
Kebijakan publik yang lahir dari data cacat hanya akan menghasilkan penyelesaian masalah yang semu dan mengorbankan rakyat miskin,” pungkas Akbar.
Turun kelapangan jangan selalu bicara diatas laporan yang tidak sesuai realita dilapangan
By Adhie
Tinggalkan Balasan