Nuansainfo.com, Mamuju — Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Sulawesi Barat dinilai masih dihadapkan pada persoalan klasik ketimpangan pembangunan. Tokoh pemuda Sulawesi Barat, Muh. Saad, S.E., menilai visi dan misi pembangunan pemerintah daerah setempat belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat di sektor-sektor dasar.

“Masih banyak aspek dasar yang belum terpenuhi, sehingga Sulawesi Barat masih jauh dari kata merdeka secara infrastruktur, ekonomi, kesehatan, maupun pendidikan,” kata Saad dalam keterangannya, Senin, 17 Agustus 2026.

Saad menyoroti sejumlah dusun dan desa di Sulawesi Barat yang hingga kini masih terisolasi akibat minimnya akses listrik, jembatan yang layak, serta jalan penghubung antar-desa yang rusak berat. Aksesibilitas yang terbatas tersebut turut memicu sulitnya keterjangkauan masyarakat di wilayah pedalaman terhadap fasilitas kesehatan dasar.

Di sektor ekonomi, ia mencatat angka kemiskinan di Sulawesi Barat masih relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Kondisi ini dipicu oleh belum optimalnya proses hilirisasi pada komoditas utama daerah, seperti sektor pertanian dan perkebunan.

“Tingginya angka kemiskinan terjadi akibat lemahnya hilirisasi nilai tambah komoditas, termasuk perlindungan harga bagi petani sawit. Selain itu, ketergantungan daerah pada belanja pemerintah membuat penciptaan lapangan kerja berkualitas masih sangat rendah,” ujar Saad.

Selain persoalan tata kelola ekonomi, pembangunan infrastruktur dasar di Sulawesi Barat kerap membentur persoalan status kawasan hutan lindung. Di sisi lain, ancaman kekeringan berkala di sejumlah wilayah belum diimbangi dengan strategi mitigasi ketersediaan air yang memadai dari pemerintah daerah.

Menurut Saad, perbaikan pada empat sektor utama—yakni infrastruktur jalan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi kerakyatan—harus menjadi prioritas utama penataan kebijakan Sulawesi Barat ke depan.

Penulis: Adhie