Mamuju Tengah, nuansainfo.com – Kemarau tak lagi sekadar ramalan cuaca bagi warga Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Fenomena El Niño telah menjelma krisis nyata: sumur-sumur warga mulai mengering, kebun sawit terancam serangan hama, dan kabut debu memicu kekhawatiran merebaknya penyakit pernapasan.
Menghadapi ancaman yang kian mengepung, Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah resmi menggalang Operasi Satgas Siaga Darurat Bencana Kekeringan. Apel siaga yang digelar di halaman Kantor Bupati Mamuju Tengah pada Senin, 10 Agustus 2026, itu dihadiri jajaran Forkopimda, termasuk Bupati Arsal Aras, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga Kapolres Mamuju Tengah.
Bupati Mamuju Tengah, Arsal Aras, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat warga yang mulai kehabisan pasokan air bersih dan terancam kehilangan mata pencaharian.
“Fenomena El Niño yang melanda wilayah kita bukan lagi sekadar prediksi, melainkan ancaman nyata yang sudah mulai kita rasakan dampaknya,” kata Arsal di hadapan peserta apel. “Kita tidak boleh membiarkan masyarakat kita berjuang sendirian menghadapi krisis air, ancaman penyakit ISPA, dan ancaman kelaparan akibat gagal panen.”
Dampak kekeringan di daerah ini memang mulai meluas. Tercatat, krisis air bersih telah melanda sedikitnya 29 desa. Tak hanya itu, cuaca terik juga memicu krisis lain: lima kejadian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta beberapa kasus kebakaran pemukiman warga.
Di sektor perkebunan dan pertanian, dampaknya tak kalah mengkhawatirkan. Para petani di wilayah Kuo, Tobadak, dan Karossa kini dibayang-bayangi risiko gagal panen. Lebih parah lagi, kekeringan yang melanda kebun sawit mempercepat munculnya serangan hama ulat api yang mengancam produktivitas tanaman warga. Di sisi lain, minimnya pasokan air dan meningkatnya paparan debu jalanan mulai memicu lonjakan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Untuk mempercepat koordinasi dan intervensi di lapangan, Pemkab Mamuju Tengah menetapkan status Siaga Darurat Kekeringan melalui Keputusan Bupati Nomor 652 Tahun 2026 sejak 4 Agustus lalu. Menurut Arsal, payung hukum ini menjadi dasar bagi seluruh dinas terkait untuk bergerak lebih cepat dan tepat sasaran.
Namun, langkah Satgas di lapangan bukan tanpa ganjalan. Komandan Operasi Satgas melaporkan sejumlah hambatan krusial, mulai dari keterbatasan unit armada tangki air bersih dibanding melonjaknya permintaan warga, terbatasnya titik sumber air, hingga kerusakan beberapa armada pemadam kebakaran yang vital untuk memadamkan karhutla.
Di samping itu, skema pemulihan konkret bagi lahan pertanian dan perkebunan warga yang terancam gagal panen juga masih membutuhkan formulasi penanganan yang lebih cepat.
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah kini berpacu dengan waktu. Lewat penguatan koordinasi inter-lembaga dan ajakan gotong royong warga, Pemkab berharap operasi tanggap darurat ini mampu memitigasi dampak kekeringan agar krisis air dan pangan tidak makin meluas.
By Wahid
Tinggalkan Balasan