Mamuju, nuansainfo.com – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Mamuju ke-486, Selasa (14/7/2026), diwarnai aksi unjuk rasa besar oleh Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mamuju. Di depan Kantor DPRD Kabupaten Mamuju, mahasiswa menyuarakan keresahan mendalam terkait sederet persoalan rakyat yang dinilai belum tuntas ditangani pemerintah daerah.
Aksi ini menjadi pengingat bagi pemerintah agar tidak larut dalam seremoni perayaan hari jadi. Mahasiswa menilai, di balik gegap gempita perayaan usia ke-486, masih banyak “pekerjaan rumah” yang menanti solusi nyata.
“Kami sengaja memilih momentum Hari Jadi Mamuju ke-486 untuk menyampaikan aspirasi ini. Kami ingin mengingatkan bahwa hari jadi daerah tidak cukup diperingati dengan kegiatan seremonial,” ujar Ketua Bidang Eksternal PC PMII Mamuju, M. Defry S, di lokasi aksi.
Dalam aksinya, PMII Mamuju mengajukan 12 tuntutan krusial yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat:
- Evaluasi total penanganan sampah.
- Transparansi peta kawasan hutan lindung.
- Inspeksi dugaan pembukaan hutan untuk sawit.
- Penertiban Tempat Hiburan Malam (THM) dan miras ilegal.
- Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan.
- Percepatan penanganan stunting.
- Penyediaan Rumah Aman bagi korban kekerasan seksual.
- Penolakan rencana tambang Logam Tanah Jarang (LTJ).
- Pemerataan infrastruktur pendidikan.
- Penyelesaian persoalan BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan sepihak.
- Kejelasan Program Kartu Mamuju Keren.
- Kepastian bantuan stimulan tahap II bagi korban Gempa Sulbar 2021.
Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, Samsuddin Hatta, langsung menemui massa aksi. Dalam audiensi tersebut, Samsuddin menyatakan komitmennya untuk segera menjembatani aspirasi mahasiswa dengan pihak eksekutif.
“Kami akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan OPD terkait untuk membahas seluruh tuntutan ini,” ujar Samsuddin di hadapan mahasiswa.
Meski mengapresiasi ruang dialog yang dibuka, Defry menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti pada sekadar janji. PMII akan memastikan RDP nantinya tidak hanya menjadi formalitas belaka.
“Kami mengapresiasi langkah awal ini, tapi kami ingin ada kepastian jadwal dan pembahasan yang terbuka. Kami akan terus mengawal janji DPRD hingga RDP terlaksana dan menghasilkan rekomendasi yang konkret. Jangan sampai RDP hanya menjadi pemanis untuk meredam aksi,” tegas Defry.
PMII Mamuju berharap momentum hari jadi ini menjadi titik balik bagi Pemkab dan DPRD untuk berhenti sekadar beretorika dan mulai melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
By. Adhie
Tinggalkan Balasan