Mamuju – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) tengah memutar otak untuk menyelesaikan sengkarut jalur logistik pertambangan. Saat ini, Dinas ESDM sedang merancang skema pelepasan kawasan hutan guna membuka jalan bagi pembangunan jalur pengangkutan (hauling) tambang yang sempat terkendala aturan kehutanan.
Langkah taktis ini diambil demi memberikan kepastian hukum bagi para pelaku investasi sekaligus menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor mineral dan batubara di Sulbar.
Selama ini, sejumlah aktivitas produksi tambang di wilayah Sulbar kerap membentur tembok tebal karena jalur hauling yang direncanakan harus melintasi kawasan hutan lindung maupun hutan produksi terbatas. Alhasil, operasional di lapangan sering kali tersendat.
Pihak Dinas ESDM Sulbar menegaskan bahwa pemanfaatan lahan ini tidak akan dilakukan secara serampangan. Skema pelepasan atau pinjam pakai kawasan hutan ini wajib digodok matang agar tetap patuh pada regulasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Kita mencari jalan keluar yang konstitusional. Investasi dan hilirisasi tambang harus tetap berjalan, namun aspek kelestarian lingkungan dan aturan kehutanan sama sekali tidak boleh ditabrak,” tulis pihak ESDM Sulbar dalam keterangannya di Mamuju.
Untuk memuluskan rencana tersebut, Dinas ESDM Sulbar kini mulai merapatkan barisan dengan lintas instansi, mulai dari Dinas Kehutanan Provinsi, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH), hingga pihak korporasi pemegang izin usaha pertambangan (IUP).
Skema penataan ruang dan pembebasan lahan ini diklaim sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang ingin mempermudah iklim investasi daerah. Pemprov berkomitmen menghapus sumbatan birokrasi yang selama ini menahan laju pertumbuhan ekonomi makro.
Nantinya, jika dokumen kelayakan lingkungan dan peta tata ruang jalur hauling ini rampung disinkronkan, Pemprov Sulbar akan segera menyodorkan draf permohonan resmi ke pemerintah pusat.
Melalui skema pelepasan kawasan hutan yang terukur ini, Dinas ESDM Sulbar optimistis konflik pemanfaatan lahan bisa diredam, sehingga aktivitas hulu pertambangan dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat sekitar.
Tinggalkan Balasan