Mamuju, nuansainfo.com – Kritik terhadap pernyataan General Manager (GM) PT. MUL (Manakarra Unggul Lestari) yang menyebut petani memiliki “banyak pilihan pabrik” kini semakin menguat. Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Kabupaten Mamuju menilai pernyataan tersebut tidak menyentuh akar persoalan yang dihadapi petani sawit swadaya.
Menurut Ketua SPKS Mamuju, persoalan utama bukan terletak pada banyaknya pilihan pabrik kelapa sawit (PKS), melainkan pada ketidakpatuhan sejumlah PKS terhadap harga penetapan resmi Tandan Buah Segar (TBS) yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Masalahnya bukan hanya pilihan pabrik, tapi apakah pabrik-pabrik itu patuh terhadap harga penetapan atau tidak. Faktanya, masih banyak PKS yang membeli di bawah harga resmi. Ini yang menyakitkan bagi petani,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, praktik di lapangan menunjukkan adanya pembelian TBS di bawah standar yang ditetapkan, sehingga petani kerap berada dalam posisi dirugikan. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pengawasan serta minimnya sanksi terhadap perusahaan yang tidak mematuhi aturan.
“Kalau semua PKS patuh pada harga penetapan, petani tidak akan terlalu dirugikan. Tapi yang terjadi sekarang, petani dipaksa menerima harga rendah karena kebutuhan mendesak dan tidak ada alternatif yang benar-benar berpihak,” ujarnya.
SPKS Mamuju juga menyoroti adanya disparitas harga antar pabrik yang cukup signifikan. Perbedaan harga ini dinilai semakin membingungkan petani, bahkan dalam beberapa kasus disertai potongan-potongan yang tidak transparan sehingga menurunkan nilai jual TBS.
Atas kondisi tersebut, SPKS mendesak pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan dan tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas kepada PKS yang tidak mematuhi harga penetapan. Transparansi dalam mekanisme penentuan harga juga dinilai penting agar petani dapat ikut mengawasi.
“Kami butuh keberpihakan nyata, bukan sekadar imbauan. Pemerintah harus hadir memastikan harga yang ditetapkan benar-benar dijalankan di lapangan,” tegasnya.
SPKS Mamuju menegaskan akan terus mengawal persoalan ini serta membuka ruang pengaduan bagi petani yang merasa dirugikan, sebagai upaya mendorong terciptanya keadilan dalam tata niaga kelapa sawit di Sulawesi Barat.
By. Adhie
