Mamuju, Nuansainfo.com – Konflik kepemimpinan yang selama bertahun-tahun membelah Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sulawesi Barat akhirnya menemui titik temu. Melalui Konferensi Daerah (Konferda) Persatuan yang berlangsung pada 24–26 April 2026 di Aula Kanwil Kemenag Sulbar, organisasi ini resmi mengakhiri dualisme dan kembali dalam satu struktur kepemimpinan.
Forum tersebut menetapkan Misbahuddin sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Sulawesi Barat, dengan Yudi Toda sebagai Sekretaris DPD untuk periode kepengurusan selanjutnya. Penetapan ini sekaligus menandai fase baru setelah konflik internal yang berkepanjangan sempat memecah soliditas organisasi.
Selama beberapa tahun terakhir, dualisme kepemimpinan tidak hanya memicu fragmentasi di tubuh GMNI Sulbar, tetapi juga berdampak pada melemahnya konsolidasi kader serta respons organisasi terhadap dinamika sosial dan politik di daerah.
Konferda Persatuan menjadi ruang konsolidasi yang mempertemukan berbagai faksi. Meski diwarnai dinamika perdebatan, seluruh elemen akhirnya mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perpecahan dan membangun kembali organisasi dalam satu barisan perjuangan.
Ketua DPD GMNI Sulbar terpilih, Misbahuddin, menekankan bahwa kepemimpinan yang baru harus berpijak pada semangat kolektif dan kesadaran ideologis.
“Kami ingin memastikan seluruh DPC di Sulbar terlibat dan terakomodasi. GMNI harus menjadi rumah bersama, bukan ruang eksklusif bagi kelompok tertentu,” ujar Misbahuddin dalam sambutannya, Sabtu (26/4/2026).
Ia menegaskan bahwa arah gerakan ke depan akan mengusung semangat “GMNI Naik Kelas” sebagai upaya memperkuat posisi organisasi.
“GMNI harus tampil sebagai kekuatan intelektual sekaligus gerakan. Tidak hanya menjadi juru pukul, tetapi juga juru pikir dalam merespons persoalan rakyat,” katanya.
Di sisi lain, Sekretaris DPD terpilih, Yudi Toda, menyoroti pentingnya langkah konkret pasca-rekonsiliasi. Ia menilai persatuan yang telah dicapai harus segera diterjemahkan dalam kerja organisasi yang terstruktur dan disiplin.
“Persatuan ini harus ditindaklanjuti dengan kerja nyata. Konsolidasi kader, penguatan struktur, dan keberpihakan terhadap persoalan rakyat harus menjadi prioritas utama,” ujar Yudi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa marhaenisme tidak cukup dipahami sebagai simbol sejarah, tetapi harus menjadi pisau analisis dalam membaca kondisi sosial.
“Marhaenisme harus menjadi alat untuk mengurai ketimpangan, memahami relasi kuasa, dan menentukan keberpihakan yang tegas kepada rakyat kecil,” katanya.
Menurutnya, konsistensi arah gerakan sangat ditentukan oleh kekuatan ideologi yang dipegang organisasi.
“Ideologi adalah kompas yang menjaga setiap langkah GMNI agar tetap sejalan dengan cita-cita pembebasan kaum marhaen,” tambahnya.
By. **
