Mamuju, nuansainfo.com– Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju mencanangkan transformasi kelembagaan secara menyeluruh. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat peran sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama ekonomi daerah.
Kabupaten Mamuju yang dikenal sebagai “Bumi Manakarra” memiliki potensi garis pantai sepanjang kurang lebih 275 kilometer. Potensi tersebut dinilai belum tergarap optimal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya.
Komitmen Perubahan: Pelayanan Responsif dan Tepat Sasaran
Muhammad Yusuf menegaskan, pembenahan internal dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi prioritas utama. Ia mengakui, meski potensi sumber daya alam cukup besar, peran kelembagaan DKP masih perlu diperkuat agar lebih responsif dan berdampak langsung bagi masyarakat pesisir.
“Visi kami adalah menghadirkan pelayanan terbaik dan memastikan setiap program benar-benar tepat sasaran bagi masyarakat pesisir,” ujar Yusuf.
Transformasi tersebut juga menekankan prinsip keberlanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara peningkatan produktivitas dan perlindungan ekosistem pesisir.
Fokus 100 Hari Pertama: Pembenahan Internal
Dalam 100 hari pertama, DKP Mamuju akan memprioritaskan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola kelembagaan, meliputi:
- Audit dan Restrukturisasi Kinerja: Evaluasi setiap bidang dan seksi untuk memperkuat peran kelembagaan serta meningkatkan soliditas sumber daya manusia.
- Efektivitas Program: Memastikan seluruh program berjalan sesuai target kinerja dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
- Manajemen Anggaran: Evaluasi SOP dan mekanisme penyaluran bantuan, termasuk optimalisasi sisa anggaran tahun sebelumnya dan APBD 2026.
Langkah ini diharapkan menjadi fondasi bagi percepatan program-program prioritas di sektor kelautan dan perikanan.
Akselerasi Kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya
Untuk mendorong produktivitas dan perlindungan nelayan kecil, DKP Mamuju menyiapkan sejumlah langkah strategis, antara lain:
- Distribusi Bantuan Tepat Waktu: Pembentukan Tim Verifikasi guna memastikan pupuk bersubsidi, BBM, mesin, dan alat tangkap tersalurkan tepat sasaran serta tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
- Perlindungan Hukum dan Akses Modal: Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) perbankan.
- Forum Koordinasi dan Validasi Data: Pembentukan forum perlindungan dan advokasi sekaligus validasi data nelayan agar kebijakan berbasis data akurat.
- Peningkatan Kapasitas SDM: Pelatihan teknis pengolahan hasil laut dan budidaya perikanan yang efisien dan bernilai tambah.
- Legalitas dan Administrasi: Percepatan kepemilikan Kartu KUSUKA serta kelengkapan dokumen kapal untuk memberikan kepastian hukum bagi nelayan.
- Sinergi Program Nasional dan Provinsi: Pengajuan dan fasilitasi program dari DKP Provinsi Sulawesi Barat dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti Kampung Nelayan Merah Putih, rehabilitasi tambak, penguatan sarana TPI, serta sertifikasi kompetensi nelayan.
Pengawasan Lingkungan dan Sinergi Lintas Sektor
Selain peningkatan kesejahteraan, DKP Mamuju juga memperkuat pengawasan wilayah pesisir untuk memitigasi konflik tambak serta menjaga kelestarian hutan mangrove.
Sinergi dilakukan bersama Pangkalan TNI Angkatan Laut Mamuju dalam penanggulangan praktik illegal fishing, serta koordinasi dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk memperkuat perlindungan hukum bagi nelayan.
Melalui kolaborasi lintas sektoral tersebut, DKP Kabupaten Mamuju optimistis mampu mendorong terwujudnya visi “Mamuju Keren” serta menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.
“Allo Campalogana To Mamuju Masannang Masagena” menjadi semangat yang diusung, dengan harapan seluruh masyarakat Mamuju dapat hidup sejahtera dan berkelanjutan.
By Adhie
