Mamuju, nuansainfo.com – Gelombang desakan terhadap Polda Sulawesi Barat kian menguat terkait penanganan kasus dugaan suap dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Polewali Mandar. Aktivis dari LSM Merdeka Manakarra, Andika, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas, transparan, dan tidak tebang pilih. ujar di warkop Abang 5/4/2026
Kasus ini mencuat setelah adanya laporan dugaan transaksi suap dalam proses verifikasi dapur MBG, yang disebut-sebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk oknum pejabat publik. Nilai dugaan suap bahkan disebut mencapai puluhan juta rupiah dan disertai bukti awal seperti rekaman percakapan serta dokumen transaksi keuangan.
Andika menegaskan, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum kini sedang diuji. Menurutnya, penanganan kasus ini tidak boleh setengah hati, apalagi jika menyangkut program strategis yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Ini bukan sekadar dugaan pelanggaran biasa. Ini menyangkut integritas program negara. Kami mendesak Polda Sulbar untuk membuka kasus ini seterang-terangnya dan menetapkan pihak yang bertanggung jawab tanpa pandang bulu,” tegas Andika.
Ia juga mengingatkan agar aparat tidak terjebak pada narasi yang dapat mengaburkan fakta hukum. Berdasarkan sejumlah indikasi yang beredar, dugaan praktik tersebut lebih mengarah pada suap aktif, bukan sekadar persoalan administratif atau klaim pemerasan sepihak.
Lebih jauh, Andika menilai kasus ini berpotensi menjadi pintu masuk untuk membongkar praktik “percaloan” dalam sistem pelayanan publik yang selama ini diduga berlangsung secara terselubung. Karena itu, ia mendorong penyelidikan dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada satu atau dua nama saja.
“Kalau ini tidak dibongkar sampai ke akar, maka praktik seperti ini akan terus berulang. Jangan sampai hukum kalah oleh kekuasaan,” ujarnya.
Sebelumnya, laporan terkait dugaan suap ini telah dilayangkan ke pihak kepolisian dengan sejumlah barang bukti pendukung. Publik kini menaruh perhatian besar terhadap langkah lanjutan aparat dalam mengusut kasus tersebut.
Andika pun memastikan pihaknya akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas, sekaligus mengajak masyarakat sipil untuk ikut mengawasi jalannya penegakan hukum di Sulawesi Barat.
“Ini soal keadilan dan masa depan tata kelola yang bersih. Kami tidak akan diam,” pungkasnya.
