Mamuju, Nuansainfo.com – Di bawah terik matahari yang menyengat, belasan aktivis DPC GMNI Mamuju menggelar aksi di depan gerbang Kantor Bupati Mamuju. Mereka membawa suara yang selama ini kerap terabaikan—jeritan buruh perempuan yang dipaksa tetap bekerja saat hamil, serta harapan anak-anak di pelosok Kalumpang yang masih berjuang mendapatkan akses pendidikan layak. Aksi yang bertepatan dengan momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional ini menjadi simbol perlawanan terhadap ketimpangan yang masih terjadi.
Massa aksi menyoroti minimnya perlindungan bagi pekerja perempuan dan penyandang disabilitas. Dalam orasinya, mereka menegaskan bahwa hak-hak dasar seperti cuti haid dan cuti hamil masih sering diabaikan oleh sejumlah perusahaan. “Bagaimana kita bicara martabat jika pekerja perempuan masih kesulitan mendapatkan hak reproduksinya? Bagaimana keadilan ditegakkan jika upah mereka masih di bawah standar UMR?” seru orator dengan nada tegas. GMNI juga mendesak Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk segera membentuk Posko Pengaduan Buruh sebagai ruang aman bagi para pekerja yang mengalami diskriminasi maupun pelecehan.
Selain isu ketenagakerjaan, GMNI turut menyoroti kondisi pendidikan di wilayah terpencil. Mereka mengungkap persoalan di SMP 9 Kalumpang, SDN Patudaan, dan SDN Bau yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kekurangan tenaga pengajar. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada meningkatnya angka putus sekolah, di mana anak-anak terpaksa bekerja sebelum waktunya. GMNI juga mengecam dugaan praktik mafia Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dinilai merampas hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Koordinator lapangan aksi, Alni Gian Ibo, menegaskan bahwa persoalan yang diangkat bukan sekadar isu teknis, melainkan menyangkut masa depan generasi. Ia menekankan pentingnya menghadirkan kembali muatan lokal (mulok) dalam kurikulum pendidikan agar identitas budaya anak-anak Mamuju tetap terjaga. Menurutnya, pemerintah tidak boleh menutup mata terhadap ketimpangan yang terjadi, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
Meski aksi berlangsung damai, GMNI Mamuju menyampaikan ultimatum tegas kepada pemerintah daerah. Mereka memberikan waktu satu minggu untuk menghadirkan langkah konkret atas tuntutan yang disampaikan. “Kami tidak butuh janji manis di atas kertas. Kami butuh progres nyata dalam tujuh hari. Jika nurani pemerintah tetap beku, maka gelombang massa yang lebih besar akan kembali datang menjemput keadilan,” tegas Ketua DPD GMNI Mamuju, Dicky Wahyudi. Aksi ini pun menjadi ajakan terbuka bagi masyarakat untuk turut peduli, karena perjuangan ini menyangkut nasib buruh dan masa depan pendidikan generasi Mamuju.
By Adhie
