oleh

Semeja” kabid KIP kominfo Mamuju Bersama Kabag Humas Pemkot Makassar, Obrolkan Strategi Program

MAMUJU,MUTIARAINFO.COM–Kepala Bidang komunikasi dan informasi Publik Dinas kominfo kab.Mamuju Andi Rasmuddin akhirnya dapat duduk semeja dengan kabag Humas pemkot Makassar Muhammad Roem untuk memperbincangkan strategi dalam menjalankan program pada tupoksi keduanya.
Kabid KIP KOMINFO Mamuju yang bertandang ke pemkot Makassar di dampingi dua kepala seksi dan tiga orang stafnya diterima dengan hangat dan dijamu secangkir teh di salah satu meja di kediaman pribadi Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto, Jumat (15/02/2019).


‌Dalam perbincangan santai tersebut mengemuka sejumlah hal yang sangat layak diadopsi oleh pemkab Mamuju, utamanya dalam membangun konten informasi agar lebih menarik dengan kemasan yang lebih milenial, kata Rasmuddin usai pertemuan tersebut.

Masih oleh dia, harus diakui Makassar telah lebih maju,karena selain ditunjang dengan kemampuan anggaran yang sangat memadai mereka juga didukung dengan SDM yang menguasai strategi branding informasi, dan itu kita sangat terbatas,” kata Rasmuddin.

‌Kabag Humas  pemkot Makassar Muhammad Roem pertama-tama menyorot kelembagaan Humas pemkab Mamuju yang telah digabungkan ke OPD Kominfo, menurutnya hal tersebut justru akan sangat mempersulit kinerja kehumasan karena tugas mereka tidak akan fokus lagi karena harus berbicara secara umum tentang informasi dari semua OPD.


Lanjut, kata dia, Humas harusnya dilekatkan pada unsur pimpinan daerah dan menjadi corong utama informasi dari pimpinan daerah, jadi Humas harus siap menjaga irama informasi yang berkembang disesuaikan dengan irama yang diinginkan pimpinan daerah kata,”alumni IPDN ini.

‌Dari kondisi itu Kabag Humas yang sebelumnya bertugas pada Dinas Pariwisata ini menyarankan agar bidang KIP Mamuju segera membangun jejaring informasi di seluruh OPD melalui Aplikasi media sosial, sehingga penyaluran informasi lewat fungsi kehumasan tidak terentralistik di Bidang KIP melainkan akan di dukung oleh fungsi kehumasan dari seluruh OPD, sembari tetap mengupayakan agar humas dikembalikan, aturan tentang kelembagaan ini kan tidak wajib harus begitu tapi selalu disesuaikan dengan kebutuhan daerah,kuncinya. (Andi)

 

Adventorial

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed