Rakyat Menggugat: Implementasi Program BPBL Dinilai Amburadul, Hasby Assiddik Desak PLN Transparan dan Lakukan Audit

Mamuju, Nuansainfo.com – Pelaksanaan Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di wilayah Sulawesi Barat kini tengah menjadi sorotan tajam. Program yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses listrik, justru dinilai sarat masalah—mulai dari ketidakterbukaan data hingga standar teknis pemasangan yang buruk. Mamuju 6/5/2026

Koordinator Gerakan, Hasby Assiddik, menyatakan bahwa desakan ini merupakan akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap kinerja PLN dan pihak terkait dalam mengelola anggaran negara yang diperuntukkan bagi rakyat kecil.

“Kami menilai pelaksanaan BPBL saat ini tidak transparan dan sangat lambat. Banyak warga yang memenuhi syarat justru dicoret dari daftar penerima. Sementara di lapangan, realisasi pemasangan hanya menjadi janji manis tanpa kepastian waktu,” tegas Hasby Assiddik dalam keterangannya, Rabu (6/5).

Empat Poin Tuntutan Utama

Dalam dokumen pernyataan sikap yang dirilis, terdapat empat poin krusial yang menjadi tuntutan masyarakat:

Transparansi dan Audit Data: Menuntut audit menyeluruh terhadap validasi data penerima agar bantuan tepat sasaran dan objektif.
Percepatan Realisasi: Mendesak PLN untuk segera mengeksekusi pemasangan bagi warga yang telah terdaftar resmi tanpa penundaan birokrasi.
Standardisasi Teknis: Menuntut pengawasan ketat terhadap vendor pelaksana guna menghentikan praktik pemasangan instalasi yang asal-asalan dan membahayakan keamanan.
Akuntabilitas Publik: Pihak berwenang wajib memberikan penjelasan resmi terkait kendala teknis dan alasan ketidaktepatan sasaran yang terjadi di lapangan.

Ultimatum dan Harapan

Hasby Assiddik juga memberikan ultimatum keras. Jika tuntutan ini tidak segera direspons dengan tindakan nyata, pihaknya mengancam akan mengerahkan gelombang massa yang lebih besar.

“Listrik adalah kebutuhan dasar, bukan hak istimewa segelintir orang. Kami tidak akan tinggal diam melihat hak rakyat kecil terhambat oleh birokrasi yang tidak profesional,” tambahnya.

Aksi ini diharapkan memicu evaluasi total dari Kementerian ESDM dan PT PLN (Persero) terhadap mitra pelaksana di lapangan. Tujuannya jelas: agar program BPBL kembali pada khitahnya, yaitu menerangi rumah rakyat miskin secara adil dan merata.

Poin Perbaikan yang Dilakukan:

Efisiensi Kalimat: Mengubah kalimat yang bertele-tele menjadi lebih padat. Contoh: “Menjadi solusi bagi masyarakat tidak mampu” menjadi “Masyarakat kurang mampu”.
Penguatan Konteks: Menambahkan keterangan hari (Rabu) agar sesuai dengan format berita terkini.
Penataan Visual: Menggunakan sub-headings agar pembaca lebih mudah menangkap poin-poin tuntutan.
Tone Jurnalistik: Mengganti kata “Janji-janji kosong” dengan “Janji manis” atau “Tanpa kepastian” untuk menjaga wibawa narasi tanpa menghilangkan esensi kritiknya.