Mamuju, nuansainfo.com – Program Transmigrasi Patriot yang digagas Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menuai kritik dari kalangan mahasiswa daerah. Program yang mengirim mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi elite nasional ke Mamuju, Sulawesi Barat, dinilai menyiratkan anggapan bahwa sumber daya manusia (SDM) lokal belum mampu menjadi penggerak pembangunan ekonomi daerahnya sendiri. Hal ini disampaikan Misbahuddin Yamin, S.T. 12/2/2026
Wakil Ketua Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Sulawesi Barat (IKPM Sulbar) Yogyakarta, Misbahuddin Yamin, menilai narasi kolaborasi dan pembangunan ekonomi inklusif yang dibangun pemerintah pusat justru menyimpan persoalan struktural.
“Jika dibaca secara jernih, negara secara implisit mengamini asumsi bahwa Mamuju tidak memiliki SDM yang cukup untuk menjadi motor penggerak ekonominya sendiri,” kata Misbahuddin dalam keterangannya, Selasa.
Ia menegaskan bahwa program tersebut bukan sekadar kegiatan pengabdian mahasiswa. Dalam konsep resmi, mahasiswa dari kampus elite seperti UI, UGM, ITB, IPB, ITS, Unpad, dan Undip secara eksplisit diposisikan sebagai “motor penggerak” ekosistem ekonomi baru di Mamuju.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa motor penggerak itu harus didatangkan dari Jawa? Mengapa bukan mahasiswa dan perguruan tinggi lokal di Sulawesi Barat yang diberi peran utama?” ujarnya.
Menurut Misbahuddin, kebijakan tersebut problematik karena bukan hanya menyangkut kolaborasi akademik, tetapi juga menyentuh persoalan representasi kapasitas dan legitimasi pengetahuan. Kehadiran mahasiswa dari kampus elite dinilai menciptakan pesan simbolik bahwa kualitas SDM lokal dianggap belum memadai.
Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bentuk inferiorisasi struktural terhadap mahasiswa dan institusi pendidikan daerah.
Lebih jauh, Misbahuddin menilai program ini juga menjadi pengakuan tidak langsung atas kegagalan pemerintah daerah dan kampus-kampus lokal di Mamuju. Jika sektor strategis seperti pertambangan, pertanian, dan perkebunan harus digerakkan oleh mahasiswa dari luar daerah, maka peran universitas lokal patut dipertanyakan.
“Apakah selama ini kampus lokal tidak pernah membangun kompetensi di sektor-sektor tersebut, atau justru pemerintah daerah tidak pernah menjadikan mereka sebagai mitra strategis pembangunan?” katanya.
Ia juga mengingatkan risiko lahirnya pola pembangunan kolonialistik gaya baru, di mana pusat kembali diposisikan sebagai sumber utama pengetahuan, sementara daerah menjadi ruang eksperimen. Mahasiswa dari kampus elite datang membawa legitimasi akademik, mengelola potensi lokal, lalu kembali ke pusat dengan pengalaman dan jaringan yang lebih kuat, sementara mahasiswa lokal berpotensi hanya menjadi penonton.
Dalam perspektif pembangunan, Misbahuddin menilai pendekatan tersebut mencerminkan developmentalisme sentralistik yang mengandalkan aktor eksternal sebagai pemicu perubahan daerah. Padahal, pembangunan berkelanjutan seharusnya bertumpu pada penguatan kapasitas lokal (local capacity building), bukan menggantikannya dengan aktor dari luar.
Ia menilai jargon “sinergi” yang digaungkan pemerintah berpotensi timpang dalam praktik. Relasi antara mahasiswa kampus elite dan masyarakat lokal kerap tidak setara, karena sejak awal sudah dibebani relasi simbolik yang hierarkis.
Misbahuddin juga mendorong pemerintah daerah dan pimpinan perguruan tinggi di Mamuju untuk tidak menyambut program tersebut secara euforia. Menurutnya, refleksi kritis justru diperlukan agar kebijakan ini tidak menjadi legitimasi atas anggapan bahwa daerah gagal mencetak SDM unggul.
“Kita perlu jujur, jika mahasiswa dari Jawa harus didatangkan untuk membangun Mamuju, maka ada kegagalan sistemik dalam tata kelola pendidikan dan pembangunan daerah. Kegagalan ini bukan hanya milik kampus lokal, tetapi juga pemerintah pusat,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pembangunan yang bermartabat bukanlah pembangunan yang mendatangkan penyelamat dari luar, melainkan yang memampukan masyarakat lokal berdiri sejajar.
“Mamuju tidak kekurangan potensi. Yang kurang adalah keberanian negara untuk menginvestasikan kepercayaan pada SDM lokal,” pungkasnya.
By. Adhie
