Mamuju, Nuansainfo.com – Prosesi pemberangkatan jemaah haji Kabupaten Mamuju tahun 1447 H / 2026 M yang berlangsung pada Senin (27/4/2026), diwarnai aksi protes warga. Khidmatnya suasana pelepasan tamu Allah ini terusik oleh dugaan banyaknya individu yang masuk ke area terbatas menggunakan atribut resmi yang seharusnya diperuntukkan bagi petugas teknis.
Identitas Kartu yang Dipertanyakan Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan, atribut yang digunakan merupakan ID Card resmi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) tahun 2026 M / 1447 H. Kartu tersebut memuat elemen resmi seperti:
-
Teks Utama: “PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI TAHUN 2026 M / 1447 H”.
-
Visual: Slogan “HAJI MABROOR” dengan gambar Ka’bah.
-
Legitimasi: Stempel ungu berbentuk lingkaran dengan inisial “PPIH” serta tanda tangan pejabat berwenang.
Secara fungsional, kartu ini seharusnya hanya dipegang oleh petugas yang bertugas memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah. Namun, jumlah pemegang kartu yang melonjak tajam di lokasi pemberangkatan memicu kecurigaan warga.
Ketegangan di Area Steril Ketegangan pecah saat keluarga jemaah tertahan di luar pagar, sementara banyak orang dengan bebas masuk ke area steril hanya bermodalkan ID card tersebut. Warga mencurigai adanya penyalahgunaan wewenang dalam distribusi kartu.
“Panitia banyak sekali. Panitia apa ini? Bawa jangkitan (kerumunan). Panitia apa ini Ibu? Kita panitia? Panitia apa?“ cecar seorang warga saat melihat kerumunan orang berlalu-lalang di area terbatas.
Jawaban Simpang Siur dan Sorotan ke Bagian Kesra Saat dikonfrontasi mengenai posisi mereka dalam struktur kepanitiaan, jawaban yang muncul dari pemegang kartu justru membingungkan—mulai dari mengaku sebagai keluarga hingga klaim sebagai tim “Protokol” demi menembus penjagaan.
Isu mengenai “kartu sakti” ini diduga kuat bersumber dari ID card pendamping yang dikeluarkan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Mamuju. “Tadi dibilang Kesra yang kasih keluar ID card pendamping, tapi kenyataannya banyak sekali yang pegang dan tidak jelas tugasnya,“ ungkap seorang saksi di lokasi.
Desakan Evaluasi Hingga saat ini, baik Bagian Kesra Kabupaten Mamuju maupun PPIH setempat belum memberikan klarifikasi resmi terkait prosedur dan kriteria penerbitan ID card tersebut yang jumlahnya dianggap tidak wajar oleh publik.
Peristiwa ini menjadi catatan merah bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Publik mendesak adanya evaluasi total dalam manajemen akses kegiatan besar, agar kenyamanan dan keamanan jemaah haji tidak dikorbankan demi memberikan akses istimewa kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
By. Adhie
