Mamuju, nuansainfo.com – Kepala Dinas (kadis) Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Barat (Prov Sulbar) Maddareski Salatin Menyampaikan Pointer Bahan Pertemuan Di kementerian perumahan dan kawasan pemukiman
Di ruang kerjanya Kepala Dinas Perkimtan Sulbar Maddareski Salatin. Menjelaskan Salah satu program Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman lewat bantuan rumah swadaya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih dikenal dengan bantuan bedah rumah
“ BSPS merupakan bantuan dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH). Kegiatan BSPS sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) dan Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS). “
Maddareski Salatin. Juga Menjelaskan dan memperliatkan Pointer Bahan Pertemuan Di kementerian perumahan dan kawasan pemukiman
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 12.274 unit yang tersebar di 6 (enam) Kabupaten se Sulawesi Barat.
-
Usulan Pembangunan sebesar Rp. 50.000.000,- /Unit (25 % x 12.274 = 3.069)
-
Total usulan sebanyak 3.069 unit x Rp. 50.000.000,- = Rp. 153.450.000.000,-
-
Usulan Peningkatan Kualitas sebesar Rp. 20.000.000,-/Unit (75% x 12.274 = 9.206 Unit)
-
Total usulan sebanyak 9.206 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 184.110.000.000,-
-
Jumlah RTLH kabupaten ( SK Bupati) dan SK Kumuh Provinsi sebanyak 991 unit;
-
Untuk penanganan Program PASTIPADU (Pencegahan dan Penanganan Stunting & Kemiskinan Ekstrem Terpadu) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2026 Sebanyak 161 unit;
Jadi Total Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang di usulkan sebanyak 12.274 unit dengan nilai sebesar Rp. 153.425.000.000,- + Rp. 184.110.000.000,- = Rp. 337.560.000.000,” Tutunya.
By Adhie
