Mamuju, nuansainfo.com – Gelombang protes terhadap tertutupnya agenda Badan Gizi Nasional (BGN) di Mamuju terus memanas. Kali ini, Ketua Laskar Anti Korupsi (LAK) Sulawesi Barat, Muslim Fatillah Azis, angkat bicara dan menyayangkan sikap arogan penyelenggara yang mengusir awak media saat melakukan peliputan Program Strategis Nasional (PSN) Makan Bergizi Gratis (MBG) di Hotel d’Maleo, Kamis (30/4/2026).
Muslim menegaskan bahwa program MBG bukan sekadar agenda seremoni biasa, melainkan proyek strategis nasional dengan alokasi anggaran negara yang sangat fantastis. Menurutnya, keterlibatan media dalam pengawasan eksternal adalah harga mati untuk mencegah terjadinya potensi penyimpangan.
“Ini adalah program strategis nasional dengan anggaran terbesar. Harusnya semua pihak, terutama media, dirangkul untuk bersama-sama mengawal secara eksternal. Jika media saja diusir, maka patut kita curigai ada ‘sesuatu’ yang sedang ditutup-tutupi dari publik,” tegas Muslim Fatahillah dengan nada bicara tinggi.
Desak Kepala BGN Copot Dirtawas
Lebih jauh, Muslim menilai insiden ini mencerminkan kegagalan kepemimpinan dalam koordinasi wilayah. Ia memandang bahwa pejabat yang alergi terhadap pers tidak layak memimpin pengawasan program sensitif seperti ini di daerah.
Secara terbuka, Ketua LAK Sulbar ini mendesak pimpinan pusat Badan Gizi Nasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang bertanggung jawab atas kegaduhan di Mamuju tersebut.
“Kami meminta Kepala BGN untuk segera mencopot Dirtawas yang melakukan kunjungan di Mamuju ini. Sikap yang ditunjukkan di lapangan sangat tidak komunikatif dan anti-transparansi. Pejabat seperti ini hanya akan merusak citra program nasional di mata rakyat Sulawesi Barat,” lanjutnya.
Anggaran Besar, Pengawasan Harus Ketat
LAK Sulbar mengingatkan bahwa setiap rupiah dari anggaran MBG harus dipertanggungjawabkan. Pengusiran wartawan yang sudah berupaya melakukan konfirmasi sesuai prosedur jurnalistik dianggap sebagai preseden buruk bagi iklim keterbukaan informasi di Bumi Manakarra.
“Teman-teman media sudah menjalankan fungsinya, tapi malah diperlakukan seperti itu. Kami dari LAK Sulbar akan terus memantau ini. Jangan sampai anggaran besar ini justru dikelola di dalam ruang gelap tanpa pengawasan publik,” pungkas Muslim
By. Adhie
