Mamuju, nuansainfo.com – Himpunan Pelajar Mahasiswa Kesehatan Sulawesi Barat (HIPERMAKES Sulbar) melakukan Audiensi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk mengevaluasi kinerja Koordinator regional Badan Gisi Nasional Sulawesi Barat (Kareg BGN Sulbar) hal ini di sampai Muhammad Ilham pada kegiatan Audience di Aula komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat.
Pada kegiatan Audience tersebut di hadiri langsung ketua komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Barat Abd Rahim Yudiaman Reski Irmayani Mappigau san sekertaris Komisi III Perwakilan Dinas kesehatan provinsi Sulawesi Barat Pengurus Daerah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesian Sulawesi Barat dan seluruh jajaran koordinator regional Badan Gisi Nasional Kabupaten Se-Sulawesi Barat
Muhammad Ilham menyampaikan langkah strategis dalam upaya yang digagas Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) peningkatan gizi masyarakat. Akan tetapi, jika pelaksanaannya melibatkan dapur dan mitra yang belum memiliki sertifikasi wajib seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) ini dapat menimbulkan resiko sehingga ia berinisiatif untuk mengundang beberapa stakeholder terkait untuk membahas bersama-sama dalam rangka mensukseskan program MBG
“Sebelum pak kami juga meminta ke pihak polda sulbar dan Korem 142 tata untuk hadir begitupun dengan Kejati Sulbar agar kita bisa duduk bersama-sama mensukseskan program MBG ini tapi mungkin ada kesibukan jadi tidak bisa hadir “
“Sertifikat ini sangat penting pak dan ini diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat setelah melalui proses verifikasi dokumen dan inspeksi lapangan, dan berfungsi untuk menjamin keamanan pangan bagi konsumen serta sebagai syarat perizinan usaha berbasis risiko“
Muliadi dewan pendiri hipermakes Menyampaikan 4 poin penting yang harus di lakukan Kareg Se-Sulawesi
” Selain menyiapkan Makanan Bergizi ada beberapa poin yang harus di perhatikan kareg untuk dilaksanakan
1. Peningkatan Ekonomi yang ada di sekitar SPPG itu harus diperhatikan melalui partisipasi mitra penyedia makanan si lokal jangan di biarkan yayasan menentukan sendiri.
2. Meningkatkan produksi pangan lokal bagi petani dan nelayan dengan melakukan kerjasama pemenuhan SPPG
3. Memanfaat sumber daya manusia lokal seperti tenaga kerja lulusan kesehatan lingkungan dan gizi untuk mengurangi pengangguran yang telah dia pelajari selama kuliah di sunia pendidikan
4. Melakukan rapat dengan beberapa stakeholder terkait dengan yayasan untuk menyelesaikan izin yang si butuhkan SPPG.
Supriadi LSM Lembar Sulbar yang hadir pada kegiatan tersebut juga menjelaskan sisi sosial pelibatan dapur yang belum memenuhi standar dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
Masyarakat bisa menilai program ini sekadar formalitas bisnis, bukan gerakan gizi yang serius Citra BGN sebagai lembaga yang seharusnya menjadi garda depan dalam peningkatan gizi nasional pun dapat tercoreng.
Lanjut, dampak kesehatan masyarakat menjadi ancaman nyata. Risiko stunting, diare, dan keracunan massal meningkat jika dapur tidak memenuhi standar sanitasi dan keamanan pangan. Ini jelas bertentangan dengan misi MBG itu sendiri.
Supriadi juga menjelaskan Secara etis, pelaksanaan program MBG oleh mitra yang belum tersertifikasi bertentangan dengan prinsip non-maleficence
“kebijakan publik tidak boleh membahayakan masyarakat. Program gizi seharusnya menyehatkan, bukan menjadi sumber risiko baru. SPPG sebagai Kontrol program seharusnya memperketat pengawasan, bukan melonggarkan aturan. Pengawasan yang lemah justru membuka celah bagi pelanggaran dan mengurangi efektivitas program”
Pengurus Daerah Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesian Sulawesi Barat Muh Irfan Ilham menyampaikan jika tenaga kesehatan yang ada di Sulawesi Barat itu mumpung ni Siap di pekerjaan di SPPG.
“Kami siap berkolaborasi dengan kareg kami punya database tenaga kesehatan lingkungan yang ada di Sulawesi Barat untuk di pekerjakan di dapur MBG”
Pada pertemuan tersebut Abdul Rahim menyampaikan Koordinator regional Badan Gisi Nasional Sulawesi Barat (Kareg BGN Sulbar) agar bekerja dengan baik tidak hanya melaksanakan tugas dan fungsi Tampa memperhatikan yang ada di lokasi
” Kareg ini harus bekerja keras dan turun kelapangan Berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung program gizi.
“Kareg juga harus Melakukan pemantauan intervensi gizi masyarakat di wilayah penugasan dan melakukan gerakan untuk mencapai target yang ditetapkan yang ada si Sulawesi Barat”
Ketua Hipermakes Cabang Mamuju meminta kepada DPRD Sulawesi Barat dan sarjana penggerak pembangunan Indonesia (SPPI) Atau kareg Se-Sulawesi Barat untuk melaksanakan hasil Audience tersebut.
“Kita sudah berlangsung selama 3 jam jangan sampai ini hanya kegiatan seremonial belaka jika tidak ada relevansi atas aktualisasi hari ini dan masih menemukan keganjilan atau kesalahan di lapangan jangan salah kami jika kami turun ke jalan dan meminta Kareg BGN Sulbar untuk bertanggung jawab”
By Adhie
