Mamuju, Nuansainfo.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju (DPRD) menggelar rapat gabungan komisi guna membahas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mamuju, Rabu, 25 Februari 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Penerimaan Aspirasi Gedung DPRD Kabupaten Mamuju tersebut turut dihadiri seluruh anggota DPRD serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya Kepala BPKAD, Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora), Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Koordinator SPPG MBG Kabupaten Mamuju, serta Kepala SPPG MBG se-Kabupaten Mamuju.
Ketua DPRD Kabupaten Mamuju, H. Syamsuddin Hatta, mengatakan agenda utama rapat adalah membahas pengelolaan MBG sekaligus melakukan evaluasi berdasarkan temuan di lapangan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, DPRD bersama pihak SPPG dan satuan tugas (satgas) program MBG membahas sejumlah persoalan administratif dan teknis operasional. Dari total 28 dapur atau SPPG yang ada, baru delapan dapur yang dinyatakan telah menyelesaikan izin maupun persyaratan administrasi untuk beroperasi.
“Ini menjadi perhatian bersama. Kami meminta seluruh SPPG agar segera menyelesaikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk operasional,” ujar Syamsuddin.
Ia juga mengungkapkan, sejumlah pengelola SPPG meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan perizinan yang diperlukan. Permintaan tersebut, kata dia, diberikan tenggat waktu hingga enam bulan.
Rapat gabungan komisi ini diharapkan menjadi forum koordinasi strategis guna memastikan pelaksanaan program MBG berjalan efektif, tertib administrasi, dan tepat sasaran di Kabupaten Mamuju.
By Adhie
