Mamuju – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 (unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat.
Penyerahan LKPD tersebut dilakukan bersama pemerintah provinsi dan kabupaten se-Sulawesi Barat di Aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Barat, Selasa, 31 Maret 2026.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat Frider Sinaga, serta para kepala daerah se-Sulawesi Barat, termasuk Bupati Majene, Polewali Mandar, Mamuju Tengah, Mamasa, dan Wakil Bupati Pasangkayu.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Sulawesi Barat menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu penyerahan LKPD oleh pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa penyerahan ini menjadi tahap penting sebelum memasuki masa pemeriksaan laporan keuangan.
“Semoga tahun ini seluruh daerah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa terdapat empat kategori opini dalam pemeriksaan laporan keuangan, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar, dan Tidak Memberikan Pendapat. Menurutnya, untuk kategori terakhir belum terjadi di wilayah Sulawesi Barat.
Sementara itu, Gubernur Sulawesi Barat menegaskan bahwa penyelenggaraan APBD dan pelaporan keuangan harus dilaksanakan dengan penuh integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Ia berharap selama proses pemeriksaan, setiap temuan dapat ditindaklanjuti sesuai tingkatannya, mulai dari perbaikan administratif hingga pembinaan lebih lanjut.
Gubernur juga memastikan dukungan penuh pemerintah daerah selama proses pemeriksaan LKPD yang diperkirakan berlangsung sekitar 60 hari ke depan. Seluruh pejabat dan aparatur sipil negara yang dibutuhkan untuk memberikan keterangan akan disiapkan guna memperlancar proses audit.
Penyerahan LKPD tepat waktu ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendukung pencapaian opini terbaik dari BPK.
