Mamuju, nuansainfo.com – Semangat perlawanan kembali digaungkan. Dalam momentum Hari Buruh Internasional (May Day) dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Barat (AMP-SULBAR) menyatakan sikap tegas atas berbagai persoalan struktural yang terus membelit sektor pendidikan dan ketenagakerjaan, baik di tingkat nasional maupun di Sulawesi Barat.
Melalui serangkaian kajian kolektif yang dilakukan lintas mahasiswa dan pemuda, AMP-SULBAR menilai negara masih abai terhadap problem mendasar rakyat. Isu upah buruh yang tak layak, jam kerja yang kerap dilanggar, hingga pendidikan yang makin dikomersialisasi menjadi potret nyata ketimpangan yang belum diselesaikan secara serius oleh pemerintah.
“May Day dan Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, tapi momentum untuk mengingatkan bahwa masih banyak hak rakyat yang diabaikan,” tegas perwakilan aliansi.
AMP-SULBAR menilai, di tengah gencarnya pembangunan, akses terhadap pendidikan gratis dan berkualitas masih jauh dari kata merata, terutama di wilayah pelosok Sulawesi Barat. Infrastruktur pendidikan dinilai belum memadai, sementara kesejahteraan tenaga pendidik masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung dituntaskan.
Di sektor ketenagakerjaan, kondisi buruh dan pekerja informal seperti ojek online (ojol) juga menjadi sorotan. Aliansi menilai perlindungan terhadap pekerja ojol masih sangat minim, baik dari sisi regulasi daerah maupun kebijakan aplikator yang dinilai memberatkan.
Atas dasar itu, AMP-SULBAR membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya:
1. Tanah untuk rakyat
2. Naikkan upah buruh di Indonesia
3. Tegakkan ketentuan jam kerja maksimal 8 jam per hari.
4. Pendidikan gratis bagi rakyat
5. Stop komersialisasi pendidikan
6. Lengkapi infrastruktur pendidikan di pelosok Indonesia, khususnya Sulawesi Barat.
7. Sejahterakan tenaga pendidik dengan pengupahan yang layak.
8. Berikan sepenuhnya anggaran 20% untuk pendidikan
9. Evaluasi total makanan bergizi gratis (mbg), atau bila perlu hentikan.
10. Mendesak pemerintah daerah untuk membentuk perda OJOL SULBAR.
11. Geratiskan BPJS ketenaga kerjaan OJOL SULBAR
12. Mendesak aplikator menetapkan potongan biaya aplikasi maksimal (10/%).
13. Naikkan ongkir ojol.
TUNTUTAN TURUNAN
1. Perkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak.
2. Segera sahkan RUU Perampasan Aset.
3. Usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
4. Tolak rencana tambang uranium di Sulawesi Barat
Tak hanya itu, dalam tuntutan turunannya, AMP-SULBAR juga mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak, pengesahan RUU Perampasan Aset, pengusutan tuntas pelanggaran HAM, serta penolakan terhadap rencana tambang uranium di Sulawesi Barat.
Bagi AMP-SULBAR, perjuangan ini bukan sekadar tuntutan, melainkan bagian dari proses pendidikan politik rakyat.
“Mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Kami tidak akan tunduk, kami menuntut tanggung jawab,” tegas mereka.
Dengan semangat kolektif, aliansi berharap suara mahasiswa dan rakyat tidak lagi dipinggirkan, melainkan menjadi kekuatan utama dalam mendorong perubahan yang berpihak pada keadilan sosial.
Melalui aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulawesi Barat, kami menegaskan bahwa aksi damai dalam rangka memperingati May Day dan Hardiknas ini bukan sekadar seremoni tahunan. Kami membawa tuntutan krusial terkait sektor perburuhan dan pendidikan yang harus menjadi landasan evaluasi serius bagi pemerintah. Kami mendesak Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulbar untuk segera mengonstruksi solusi nyata atas masalah yang ada dan memenuhi aspirasi yang kami perjuangkan demi kesejahteraan masyarakat.” Tutupnya.
By. Adhie.
