Mamuju, Nuansainfo.com – Tokoh pemuda Sulawesi Barat, Ahmad Zaky Al Mahdaly, menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin menantang di tengah kebijakan pemerintah pusat yang memperketat pengelolaan anggaran daerah.
Ia menjelaskan, “kebijakan Menteri Dalam Negeri terkait pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen memaksa kepala daerah harus bekerja ekstra keras dalam menyusun strategi keuangan yang efektif dan efisien.”
Situasi tersebut semakin diperumit dengan adanya pengurangan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah. “Dengan kondisi fiskal yang semakin terbatas, persentase belanja pegawai justru berpotensi meningkat dan membebani struktur anggaran daerah.”
Menurutnya, “daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat mungkin tidak terlalu terdampak.” Namun bagi daerah yang masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, “kondisi ini menjadi tantangan serius yang tidak mudah dihadapi.”
Ia juga menyoroti persoalan lain di Sulawesi Barat, seperti polemik penataan pegawai yang berujung pada pemblokiran oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), yang semakin menambah kompleksitas persoalan pemerintahan daerah saat ini.
Dalam situasi sulit ini, Zaky menilai pemerintah daerah perlu mampu meyakinkan publik bahwa “kebijakan yang diambil merupakan konsekuensi dari kebijakan nasional,” sehingga masyarakat tidak serta-merta menyalahkan kepala daerah seperti gubernur atau bupati.
Ia menutup pernyataannya dengan refleksi bahwa “menjadi pemimpin bukanlah hal yang mudah,” karena dibutuhkan “ketenangan, kebijaksanaan, serta kekuatan mental dan spiritual yang tinggi untuk menghadapi tekanan yang semakin kompleks.”Ucapnya.
By Adhie
