Mamuju, Nuansainfo.com – Bertepatan dengan momentum transisi kepemimpinan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Mamuju menggelar aksi demonstrasi besar-besaran sebagai bentuk desakan terhadap pimpinan baru agar segera menuntaskan berbagai persoalan hukum yang dinilai mandek dan belum terselesaikan, Hal ini di sampaikan Ketua PMII Mamuju Muhlis saat Berorasi. 7/5/2026
Aksi yang berlangsung di depan kantor Kejati Sulbar tersebut menjadi sorotan publik lantaran dilakukan tepat saat pergantian kepemimpinan dari Budi Hartawan Panjaitan, S.H., M.H., resmi menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Barat yang baru per Mei 2026, menggantikan Sukarman Sumarinton. PMII Mamuju menilai pergantian pimpinan bukan sekadar seremoni rutin, melainkan momentum penting untuk melakukan pembenahan integritas penegakan hukum di Bumi Manakarra.
Ketua Cabang PMII Mamuju, Muhlis, dalam orasinya menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin pergantian kepemimpinan hanya menjadi “tukar kursi” tanpa ada langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum di Sulawesi Barat.
“Pergantian pimpinan di Kejati Sulbar ini jangan hanya dijadikan seremonial belaka atau sekadar tukar kursi. Kami datang ke sini untuk mengingatkan Bapak Kajati yang baru bahwa ada tumpukan PR yang ditinggalkan pimpinan lama. Rakyat Sulawesi Barat butuh bukti nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. Kami tidak ingin hukum di Sulbar ini terus-terusan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Kami akan kawal ini sampai tuntas,” tegas Muhlis.
Dalam aksi tersebut, PMII Mamuju menyampaikan delapan poin tuntutan utama yang diminta segera ditindaklanjuti oleh pihak Kejati Sulbar, di antaranya mengusut tuntas pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayah Sulawesi Barat, dugaan pelanggaran yang dilakukan yayasan dan dapur SPPG, hingga mendesak pencopotan Korwil dan Koreg SPPG Sulbar.
Selain itu, massa aksi juga menuntut transparansi informasi seluruh dapur SPPG yang telah di-suspensi, mendesak Kejati agar menuntaskan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang diduga mangkrak, mengevaluasi serta mensosialisasikan proses pelaporan di Kejati Sulbar, mengusut perusahaan-perusahaan yang diduga tidak membayar pajak, serta menindaklanjuti temuan BPK terkait 38 kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi yang tidak jelas keberadaannya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa, salah satu staf perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat menemui massa aksi dan menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi tersebut.
“Ini teman-teman yang jelas kami berterima kasih atas penyampaian aspirasinya dan kami di sini ada delapan tuntutan yang sudah disampaikan. Kami akan berjanji menyampaikan hal tersebut kepada pimpinan kami. Kalau tidak ada laporan, kami tidak bisa langsung menindaklanjuti seperti itu. Jadi sudah kami sampaikan juga kepada teman-teman untuk membuat laporan. Terima kasih banyak,” ujar staf Kejati Sulbar di hadapan massa aksi.
Aksi demonstrasi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Meski demikian, PMII Mamuju menegaskan akan kembali menggelar aksi dengan massa yang lebih besar apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pihak Kejati Sulbar terkait berbagai tuntutan dan laporan yang telah mereka suarakan.
By. Adhie
