Pemprov Sulbar Perkuat Tata Kelola Kesehatan Melalui Sinkronisasi Data SDM

Sulawesi Barat27 Dilihat

Mamuju, nuansainfo.com  – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus berkomitmen memperkuat tata kelola pembangunan kesehatan melalui penguatan sistem data. Langkah ini diwujudkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Provinsi Sulbar dengan menggelar agenda desk data Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Kegiatan yang berlangsung secara daring selama 10 hari kerja (2–13 Maret 2026) ini melibatkan seluruh pengelola data SDM kesehatan dari tingkat kabupaten, puskesmas, rumah sakit, Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas), hingga Public Safety Center (PSC) se-Sulawesi Barat.

Pelaksanaan desk data ini sejalan dengan visi pembangunan SDM unggul dan berkarakter di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka. Fokus utamanya adalah melakukan verifikasi, pemutakhiran, serta sinkronisasi data tenaga kesehatan sebagai landasan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Ke depan, kegiatan ini diproyeksikan menjadi agenda triwulanan demi menjaga kualitas data secara berkelanjutan.

Target Strategis Kesehatan 2026 Pada tahun 2026, Pemprov Sulbar menetapkan sejumlah target strategis di sektor kesehatan, di antaranya:

  • Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan sebesar 95%.

  • Penurunan angka kematian ibu dan balita serta pengendalian stunting.

  • Peningkatan mutu layanan kesehatan dan indeks kepuasan pasien.

  • Penguatan tata kelola dan indeks kinerja perangkat daerah.

Melalui desk data ini, DKPPKB melakukan pencocokan data dari berbagai fasilitas layanan kesehatan untuk memvalidasi jumlah personel, jenis profesi, kompetensi, hingga lokasi penugasan secara mendetail.

Kepala DKPPKB Provinsi Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menegaskan bahwa akurasi data adalah kunci dalam memetakan distribusi tenaga kesehatan secara objektif.

“Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kesenjangan tenaga kesehatan, menyusun perencanaan formasi yang lebih tepat, serta merancang intervensi kebijakan yang efektif untuk mencapai target pembangunan kesehatan daerah,” ujar dr. Nursyamsi. (Rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *