Mamuju, Nuansainfo.com – Pulahan massa aksi Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa menerobos masuk kedalam gedung Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat mengekspresikan ketidakpercayaan terhadap atas tindakan yang dilakukan Kejati Kabupaten Mamasa “Mosi tidak percaya” hal ini di sampaikan Akbar dalam orasinya, Mamuju 24/2/2025.
Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa. Akbar, yang memimping massa aksi unjuk rasa meminta kepada aparat pengamanan aksi untuk menghadirkan unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Barat atau Anggota DPRD Perwakilan Mamasa untuk melakukan audiens.
“Kami sudah menyurat pak ke DPRD untuk beraudiens dan kami juga sudah menyurat ke bapak kepolisian untuk pengamanan aksi, jika staf DPRD tidak bisa menghadirkan Anggota Dewan yang katanya terhormat di hadapan kami, kami meminta aparat kepolisian jangan halangi kami untuk menerobos masuk untuk kami temui langsung“.
Lanjut “Kami sudah muak terhadap Tindakan Kejari Mamasa semestinya mampu melaksanakan tugasnya penegakan hukum terutama segala bentuk tindakan korupsi yang ada di pemerintahan kabupaten Mamasa, Jangan buat kami juga tidak percaya terhadap anggota DPRD Perwakilan kami dari Mamasa” Ujar Akbar.
Aksipun sempat memanas di saat massa Aksi mencoba menemui langsung anggota DPRD Sulawesi Barat.
setelah melakukan negosiasi dengan pihak pengamanan dengan massa aksi akhirnya Audiens Pun dilaksanakan di Ruangan Komisi III Setelah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat Harun Lullulangi bersama Suhadi Kandoa bersedia menerima pulahan massa aksi Pergerakan Mahasiswa islam Indonesia (PMII) Cabang Mamasa untuk menyampaikan 11 Tuntutannya.
Adapun tuntutan PMI cabang Mamasa sebagai berikut :
- Usut tuntas dugaan temuan penyalahgunaan dana DACIL Dinas pendidikan Kabupaten Mamasa dan dugaan pemotongan penerima bantuan
- Usup tuntas dugaan kebocoran PAD tahun 2024 Kabupaten Mamasa yang merugikan daerah
- Mendesak untuk Mengusut Tuntas penyalahgunaan dana BOK Puskesmas Se-Kabupaten Mamasa
- Mendesak agar mengusut dugaan korupsi pembangunan jalan UREKANG-MAMBI dan diduga tidak sesuai spesifikasi pekerjaan
- Desak Kejati Sulbar usut tuntas dugaan penyalahgunaan dana PEN di Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2022-2023 yang saat ini menjadi beban daerah
- Usut tuntas dugaan temuan BPK Dinas PU dengan pagu anggaran 5 miliar
- Meminta kejelasan kasus dugaan penyalahgunaan dana pasar rakyat Mamasa
- Usut tuntas jugaan temuan BPK sebesar 81 miliar di Kabupaten Mamasa dari tahun 2022-2023
- Usut tuntas penyalahgunaan dana DAK tahun anggaran 2024 Kabupaten Mamasa
- perjelas penyaluran CSR PT. KHBL di Kabupaten
- Copot Kejati Mamasa
By Adhie
