Mamuju, nuansainfo.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Barat, M. Khalil Gibran, S.H., secara instruktif mendesak Koordinator Pelaksana Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk menunjukkan supremasi ketegasan dalam standarisasi gizi serta kepastian regulasi di lapangan. Sebagai representasi rakyat, Gibran menegaskan bahwa keberhasilan program strategis nasional ini di Sulbar merupakan harga mati yang tidak boleh tereduksi oleh persoalan teknis semata, terutama dalam menjamin asupan nutrisi harian yang harus presisi sesuai standar kesehatan baku demi akselerasi kualitas sumber daya manusia daerah.
Ditinjau dari perspektif fungsi pengawasan dan legislasi, politisi muda ini menyoroti urgensi hadirnya instrumen hukum yang rigid sebagai landasan operasional agar program MBG tidak berjalan parsial tanpa arah yang jelas. Gibran menekankan bahwa tanpa adanya rule of game yang kuat, koordinator pelaksana akan kesulitan melakukan supervisi terhadap vendor atau penyedia jasa, sehingga ia mendesak pemerintah daerah segera memformalkan aturan teknis yang mengikat demi menjamin akuntabilitas dan efektivitas distribusi asupan bergizi tersebut di seluruh pelosok bumi Manakarra.
Lebih lanjut, Gibran memberikan atensi khusus pada aspek kedaulatan ekonomi, di mana ia menuntut adanya klausul regulasi yang mewajibkan penyerapan hasil produksi petani dan peternak lokal Sulawesi Barat secara absolut. Ia memperingatkan agar anggaran negara yang dialokasikan tidak menjadi capital flight ke luar daerah, melainkan harus terinjeksi langsung ke kantong-kantong masyarakat agraris kita. Baginya, program MBG harus menjadi instrumen proteksi bagi hasil bumi lokal seperti beras, telur, dan daging agar tidak terpinggirkan oleh pasokan dari luar daerah yang tidak memiliki nilai tambah bagi ekonomi kerakyatan Sulbar.
Dalam kaitan dengan pemberdayaan sektor riil, Legislator Komisi I ini mendorong integrasi penuh pelaku UMKM lokal ke dalam rantai pasok (supply chain) pengolahan makanan bergizi guna menciptakan multiplier effect yang konkret. Gibran menegaskan bahwa keterlibatan UMKM bukan sekadar pelengkap, melainkan pilar utama yang harus diprioritaskan dalam struktur pengadaan, sehingga manfaat ekonomi dari program ini dapat terdistribusi secara inklusif dan merata, bukan justru terkonsentrasi pada segelintir korporasi besar yang abai terhadap potensi lokal.
Menutup keterangannya, Khalil Gibran menegaskan bahwa forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Kamis (5/3) merupakan momentum krusial untuk menyelaraskan persepsi antara eksekutif dan legislatif demi mengawal aspirasi konstituen. Ia berkomitmen akan terus melakukan pengawasan melekat agar pelaksanaan MBG di Sulawesi Barat menjadi role model nasional yang tidak hanya sukses dalam menekan angka stunting melalui gizi standar, tetapi juga menjadi lokomotif utama yang menggerakkan roda ekonomi petani, peternak, dan pelaku usaha kecil di daerah
By Adhie
