Nuansainfo.com, Polewali Mandar – Sejarah tanah Mandar di Sulawesi Barat menyimpan kisah heroisme dan diplomasi yang panjang. Jauh sebelum terbentuk menjadi sebuah provinsi, wilayah ini didominasi oleh perseteruan hingga koalisi besar antar-kerajaan, khususnya antara Kerajaan Balanipa dan Kerajaan Passokkorang pada abad ke-16.
Ketua Cabang HMI Manakarra periode 2025-2026, Darmin Syakur, mengulas kembali catatan sejarah ini sebagai refleksi bagi masyarakat Mandar. Menurutnya, dinamika politik di abad ke-16 merupakan titik balik penting bagi eksistensi Mandar.
Jejak Perseteruan Balanipa vs Passokkorang
Pada abad ke-16, dua kekuatan besar muncul di wilayah yang kini dikenal sebagai Kabupaten Polewali Mandar (Polman). Kerajaan Balanipa dan Kerajaan Passokkorang hidup berdampingan, namun dalam ketegangan yang terus memuncak.
“Kala itu, Kerajaan Passokorang yang berbasis di daerah Luyo dituding sebagai pihak yang kerap memancing keributan. Arogansi dan tindakan kasar mereka menjadi pemantik ancaman perang,” Ujar Darmin Darmin, Sambil Menyeruput Kopi di salah satu warkop di Mamuju 15/5/2026.
Situasi semakin memanas saat kepemimpinan Balanipa beralih dari I Manyambungi ke I Tomepayung. Menyadari kekuatan militer dan jumlah pasukan Passokkorang yang lebih unggul, Raja I Tomepayung tak mau gegabah. Ia menempuh jalur diplomasi militer dengan membentuk koalisi besar.
Lahirnya Koalisi 6 Kerajaan di Tammajarra
Untuk menumbangkan hegemoni Passokkorang, I Tomepayung menggalang kekuatan dari lima kerajaan lainnya di Mandar. Pertemuan legendaris ini terjadi di Tammajarra (dikenal sebagai Tammajarra I).
Berikut adalah daftar koalisi 6 kerajaan tersebut:
-
Kerajaan Balanipa (Pemimpin Koalisi)
-
Kerajaan Banggae (Diwakili Daetta Melanto)
-
Kerajaan Pamboang (Diwakili Tomelake Bulawang)
-
Kerajaan Sendana (Diwakili Putra I Kuqbur)
-
Kerajaan Tapalang (Diwakili Puatta di Karanamo)
-
Kerajaan Mamuju (Diwakili Tomenyammeng)
Belakangan, Kerajaan Binuang ikut bergabung dalam pertemuan Tammajarra II, memperkuat barisan pantai Mandar hingga akhirnya mampu mengalahkan Passokkorang.
Dari Perang Pegunungan hingga Terbentuknya Sulawesi Barat
Namun, kemenangan tersebut bukan akhir dari gejolak. Memasuki abad ke-17, konflik meluas ke wilayah pegunungan. Kerajaan Balanipa di pesisir harus berhadapan dengan persekutuan adat Pitu Ulunna Salu (PUS), terutama Lembang Rantebulahan yang dikenal pemberani.
“Perang ini baru berakhir setelah terjadi pertemuan utusan kedua belah pihak di pinggir sungai pada tahun 1668,” jelas Darmin.
Sejarah mencatat pembagian identitas yang jelas sejak abad ke-18:
-
Pitu Ulunna Salu (PUS): Wilayah Pegunungan (7 Lembang).
-
Pitu Babana Binanga (PBB): Wilayah Pantai/Muara (7 Kerajaan).
Akar Solidaritas Forum Sipamanda’
Nilai-nilai sejarah ini kemudian bertransformasi menjadi semangat persatuan modern. Pada tahun 1994, sebuah pertemuan silaturahmi tokoh dari Mamuju, Majene, dan Polewali Mamasa (Polmas) di Makassar melahirkan Forum Sipamanda’.
Wadah inilah yang menjadi motor penggerak aspirasi masyarakat Mandar. Pada tahun 1998, muncul mufakat bulat untuk memisahkan diri dari Provinsi Sulawesi Selatan.
Perjuangan panjang dari era kerajaan hingga diplomasi modern tersebut akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2004 dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, rumah bagi Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babana Binanga yang kini dinikmati oleh generasi saat ini.
Penulis: Ketua Cabang HMI Manakarra periode 2025-2026, Darmin Syakur
