Mamuju Tengah, Nuansainfo.com – Tragedi pendidikan mengguncang Desa Lemba Hopo, Kecamatan Karossa, Kabupaten Mamuju Tengah: Bangunan TK Handayani yang berdiri sejak 2001 dan kini melibatkan 60 siswa akan digusur untuk pembangunan gedung Koperasi Merah Putih. Anak-anak terpaksa menumpang belajar di gedung desa yang sempit dan tidak layak, memicu keprihatinan mendalam atas kelangsungan generasi muda Sulawesi Barat di tengah keterbatasan akses pendidikan dasar. Ha ini di sampaikan Firdaus Tokoh Pemuda Mamuju Tengah melalui whatsapp. 3/2/2026
Keputusan ini memunculkan sejumlah pertanyaan bagi masyarakat salah satunya Firdaus Tokoh Pemuda Mamuju Tengah mengapa wadah regenerasi anak-anak jadi korban, sementara persoalan lahan seharusnya diselesaikan secara internal tanpa mencederai prinsip nilai pendidikan nasional, khususnya di Sulawesi Barat yang masih berjuang pulih pasca-bencana
“TK Handayani telah menjadi saksi bisu perjuangan pendidikan di desa terpencil ini selama 25 tahun, melahirkan ratusan alumni yang kini berkontribusi bagi masyarakat. Namun, di tengah desakan percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di Sulawesi Barat sebagai bagian dari program ekonomi nasional pemerintah desa memilih lahan sekolah sebagai satu-satunya “titik memenuhi syarat””.
Lanjut, “Langkah tersebut dinilai tidak efektif dan secara tidak langsung merusak fondasi SDM unggul. Bayangkan dampaknya: anak-anak usia 4-6 tahun, yang seharusnya fokus belajar ABC dan berhitung, kini khawatir kehilangan ruang belajar tetap. Ini bukan hanya soal gedung, tapi ancaman jangka panjang bagi keberlangsungan generasi beberapa tahun ke depan, di mana Sulawesi Barat butuh pemuda terdidik untuk bangkitkan ekonomi desa.” Ujar Firdaus
Firdaus, tokoh pemuda Mamuju Tengah, juga merasa sedih dan pilu melihat 60 anak TK Handayani, yang sudah bertahan gagah sejak 2001 sebagai benteng pendidikan kini terpaksa mengungsi dan menumpang di gedung desa yang sudah usang.
“Mereka belajar di atas tikar seadanya, dikelilingi kekhawatiran orang tua ini mengundang keprihatinan besar dari masyarakat terhadap keberlangsungan generasi kita untuk melahirkan SDM mumpuni di masa depan. Proses pembangunan koperasi ini justru menimbulkan banyak pertanyaan: kenapa pemerintah desa ambil sikap seperti ini? Tidak logis kalau sekolah yang jadi sasaran” Ucapnya
Firdaus menyampaikan sorotan tajam ke pemerintah daerah Persoalan lahan tak memenuhi syarat adalah urusan internal desa mereka harus hadirkan solusi kreatif tanpa mengambil langkah yang mencederai prinsip nilai pendidikan di Sulbar, hanya karena persoalan pembangunan semata.
“Kami juga sangat menyayangkan sikap lemah Dinas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah yang seolah tutup mata dalam mengawal dan menentukan sikap terhadap ancaman nyata bagi generasi muda, khususnya di Desa Lemba Hopo. Untuk itu, dengan tegas saya sampaikan: pemerintah daerah harus hadir sekarang juga, berikan solusi konkret, dan lakukan upaya penindakan tegas terhadap hal-hal yang mengancam proses arah lebih cerah untuk generasi muda Mamuju Tengah. Jangan biarkan mimpi pendidikan anak-anak kami pupus sia-sia ini saatnya kita bersatu lindungi masa depan mereka!” Ujar Firdaus Dengan Kesal
Hingga berita ini diturunkan, pemerintah desa dan Dinas Pendidikan belum memberikan respons resmi kepada Warga Desa Lemba Hopo dan sejumlah tokoh masyarakat yang mendesak intervensi darurat dari pemerintah kabupaten demi selamatkan pendidikan anak-anak dan cari lahan alternatif.
