Mamuju, nuansaifo.com –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju telah menggelar rapat gabungan komisi untuk membahas pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan melalui sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Mamuju.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Penerimaan Aspirasi Gedung DPRD Mamuju tersebut dihadiri sejumlah pihak terkait, termasuk perwakilan organisasi perangkat daerah serta pengelola SPPG. Agenda rapat difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program MBG yang saat ini berjalan di beberapa titik di Kabupaten Mamuju.
Dalam rapat tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Mamuju, H. Sugianto, menyoroti operasional sejumlah SPPG yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan dalam pelaksanaan program MBG.
Hal itu disampaikan setelah anggota DPRD menemukan sejumlah fakta di lapangan terkait operasional dapur MBG di wilayah Kabupaten Mamuju.
Menurut Sugianto, masih terdapat SPPG yang telah beroperasi namun belum memiliki izin serta kelengkapan administrasi sebagaimana yang dipersyaratkan.
Karena itu, ia mengusulkan agar pimpinan DPRD Kabupaten Mamuju merekomendasikan kepada pihak terkait di tingkat pusat untuk menutup sementara SPPG yang terlanjur beroperasi tanpa izin di wilayah kerja Kabupaten Mamuju.
“Berdasarkan fakta yang ditemukan oleh kawan-kawan anggota DPRD di lapangan, kami mengusulkan agar pimpinan DPRD merekomendasikan kepada pihak terkait di Jakarta untuk menutup SPPG yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki izin serta kelengkapan administrasi,” ujar Sugianto.
Selain itu, ia juga menyoroti delapan SPPG yang selama ini disebut telah memiliki izin operasional. Namun berdasarkan temuan di lapangan, operasional dapur tersebut dinilai masih berjalan apa adanya dan belum sepenuhnya mengikuti standar operasional prosedur (SOP).
Karena itu, Sugianto meminta agar delapan SPPG tersebut turut dimasukkan dalam rekomendasi evaluasi oleh pihak yang berwenang.
“Kami juga meminta delapan SPPG yang selama ini disebut telah memiliki izin, tetapi faktanya masih beroperasi belum sesuai SOP agar ikut dievaluasi secara menyeluruh,” tegasnya.
Meski demikian, Sugianto menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan penutupan operasional SPPG. Namun sebagai lembaga pengawasan, DPRD memiliki tanggung jawab menyampaikan rekomendasi berdasarkan temuan di lapangan.
“Kami DPRD tidak memiliki domain atau kapasitas untuk menentukan penutupan. Tetapi kami berkewajiban menyampaikan rekomendasi agar dilakukan evaluasi secara arif dan bijaksana,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa evaluasi tersebut penting dilakukan agar anggaran negara yang dialokasikan untuk program MBG tidak terbuang sia-sia dan tetap berjalan sesuai tujuan.
Menurutnya, program MBG merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat serta mendukung pembangunan sumber daya manusia.
“Program ini merupakan niat baik pemerintah dan bagian dari Asta Cita Presiden. Jangan sampai program yang sangat mulia ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu,” ujarnya.
Selain itu, Sugianto juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait untuk lebih aktif melakukan pengawasan langsung di lapangan terhadap operasional dapur MBG.
Pengawasan tersebut diharapkan melibatkan seluruh unsur pelaksana program, termasuk mitra serta pengurus yayasan yang menjadi pengelola dapur MBG.
“Koordinasi dan pengawasan harus diperkuat agar program ini benar-benar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan memperbaiki pelaksanaan program tersebut agar tetap berjalan sesuai harapan.
“Program Makan Bergizi Gratis ini adalah program yang sangat mulia karena menyangkut masa depan generasi kita. Karena itu mari kita bersama-sama menyelamatkan program MBG ini dengan memastikan pengelolaannya berjalan sesuai aturan, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tutupnya.
By Adhie
