MAMUJU — Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat daring koordinasi pembangunan sektor kelautan dan perikanan, Rabu (1/4/2026).
Rapat hybrid ini menjadi forum sinkronisasi program antara provinsi dan kabupaten sekaligus merumuskan kebijakan berbasis data untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.
Kepala DKP Sulbar, Safaruddin, menekankan pentingnya pembaruan data sektor kelautan dan perikanan, seperti jumlah tambak produktif, kapal aktif, dan nelayan. “Data yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya.
DKP Sulbar juga merencanakan penyaluran bibit ikan nila dan perbaikan kolam di Mamasa serta penyederhanaan perizinan, termasuk rekomendasi KKPRL, guna mendukung investasi.
Sejumlah daerah memaparkan program dan kendala, seperti pengembangan kampung nelayan, budidaya perikanan, hingga persoalan penurunan produksi rumput laut, minat generasi muda, serta keterbatasan anggaran.
Isu strategis lain yang dibahas meliputi kompleksitas perizinan, kebutuhan data terintegrasi, dan dampak kenaikan harga ikan terhadap inflasi daerah.
DKP kabupaten diminta segera menyusun data rinci untuk memperkuat sinkronisasi program. Pemerintah provinsi juga akan menindaklanjuti usulan daerah dan mendorong koordinasi lintas sektor.
By Adhie
