Mamuju, nuansainfo.com – Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Mamuju dinilai sebagai salah satu pilar utama penggerak perekonomian daerah. Dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 275 kilometer, wilayah yang dikenal sebagai Bumi Manakarra ini menyimpan sumber daya pesisir dan laut yang strategis untuk dikembangkan secara berkelanjutan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Mamuju, Muhammad Yusuf, menegaskan bahwa besarnya potensi tersebut harus diimbangi dengan tata kelola yang profesional, responsif, dan tepat sasaran. Ia mengakui, selama ini peran DKP belum sepenuhnya optimal dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pemberdayaan sektor kelautan dan perikanan.
“Visi kami adalah mentransformasi DKP menjadi organisasi perangkat daerah yang bekerja cepat, tepat, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem, sejalan dengan visi besar Mamuju Keren,” ujar Yusuf.
Evaluasi Internal Jadi Prioritas Awal
Dalam 100 hari pertama masa kepemimpinannya, DKP Mamuju memprioritaskan evaluasi dan restrukturisasi internal. Audit kinerja setiap bidang dan seksi dilakukan untuk memastikan efektivitas kelembagaan dan pencapaian target program.
Selain itu, manajemen anggaran menjadi perhatian serius. Evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP), program dinas, serta penyaluran bantuan—baik sisa anggaran tahun sebelumnya maupun APBD berjalan tahun 2026—dilakukan untuk mencegah keterlambatan dan ketidaktepatan sasaran.
Penyaluran Bantuan dan Perlindungan Nelayan
DKP juga mendorong percepatan distribusi bantuan sarana dan prasarana perikanan melalui pembentukan tim verifikasi khusus. Tim ini bertugas memastikan bantuan alat tangkap diterima nelayan yang berhak, tepat waktu, dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Di sisi regulasi, DKP menyiapkan produk hukum pendukung, baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati, guna memperkuat perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil. Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 juga menjadi dasar dalam memberikan perlindungan hukum, pendampingan, serta kemudahan akses permodalan bagi nelayan dan pembudidaya.
Pengawasan dan Sinergi Lintas Sektor
Untuk menjaga keseimbangan ekologis, DKP Mamuju memperketat pengawasan wilayah pesisir, termasuk mitigasi konflik tambak serta perlindungan ekosistem mangrove. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya diarahkan agar selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.
Sinergi lintas sektor turut diperkuat melalui pembentukan forum koordinasi kelautan dan perikanan, kerja sama pengawasan laut, penanganan illegal fishing, pengelolaan rumpon, hingga kesiapsiagaan bencana laut. Selain itu, percepatan legalitas dokumen nelayan, seperti Kartu Nelayan KUSUKA dan kepastian hukum kepemilikan kapal, juga menjadi fokus utama.
Komitmen Menuju Pesisir Sejahtera
Melalui serangkaian langkah strategis tersebut, DKP Kabupaten Mamuju menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, melindungi ekosistem pesisir, serta mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan dan pembudidaya.
“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan sektor kelautan dan perikanan yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan, demi terwujudnya Mamuju yang maju dan sejahtera,” pungkas Yusuf
By Adhie.
