Mamuju – Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, menggelar coffee morning bersama jajaran pemerintah daerah di ruang kerjanya, Senin (30/3). Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Yuki Permana, Sekretaris Daerah Suaib, serta seluruh pejabat eselon II lingkup Pemkab Mamuju.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati membahas sejumlah isu strategis, di antaranya kesiapan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang akan diberlakukan secara nasional mulai April 2026. Ia menginstruksikan Wakil Bupati untuk segera mengoordinasikan rapat teknis bersama perangkat daerah terkait guna merumuskan poin-poin yang akan dituangkan dalam surat edaran pelaksanaan WFH.
“Libatkan para asisten dan perangkat daerah agar segera merumuskan hal-hal teknis yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan WFH di lingkup Pemkab Mamuju,” tegasnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti kasus persalinan warga Desa Bela yang sempat viral. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan akibat kelalaian tenaga kesehatan, melainkan keputusan keluarga pasien yang menunda ke fasilitas kesehatan.
Menurutnya, peristiwa tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus momentum untuk menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat, khususnya terkait peningkatan layanan kesehatan dan infrastruktur di wilayah terpencil.
Di sektor pendapatan daerah, Sutinah mengimbau agar regulasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikaji ulang, termasuk dengan mengaktifkan kembali tim satuan tugas (satgas) PAD. Ia juga mendorong kerja sama dengan unsur Forkopimda, khususnya kejaksaan, untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.
“Kita akan turun langsung ke lapangan, termasuk melakukan inspeksi ke rumah makan atau restoran yang belum patuh terhadap kewajiban pajak,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Yuki Permana dalam sesi diskusi mengusulkan agar insentif bagi tenaga kesehatan di daerah terpencil tetap dianggarkan melalui APBDes. Ia juga meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) melakukan pengawasan terhadap penganggaran tersebut di setiap desa.
Sekretaris Daerah Suaib turut mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyiapkan data pendukung untuk berbagai indikator penilaian, seperti SAKIP, MCP, LPPD, serta laporan kinerja lainnya.
“Persiapan data yang baik sangat menentukan capaian nilai evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun ini,” ujarnya.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten Mamuju menegaskan komitmennya dalam memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, serta optimalisasi pendapatan daerah.
