Mamuju, nuansainfo.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat turut berpartisipasi dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Junda Maulana, pada Senin (5/2/2026). Rapat yang berlangsung di Ruang Sekretaris Daerah Kantor Gubernur Sulawesi Barat ini juga melibatkan Biro Organisasi dan Tim Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Rapat koordinasi ini diadakan untuk membahas kebijakan dan pelaksanaan TPP, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan regulasi yang ada, efektif dilaksanakan, serta dapat meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pentingnya rapat ini sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka – Salim S. Mengga, yang berfokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan terciptanya pelayanan dasar yang merata serta berkualitas di seluruh daerah.
Dalam kesempatan tersebut, BPKAD Sulbar menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan TPP dengan kemampuan fiskal daerah. Hal ini dilakukan agar kebijakan tersebut tidak hanya sesuai dengan regulasi, tetapi juga dapat mendukung efisiensi anggaran daerah dan memberikan motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kinerja mereka.
Plh. Kepala Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten BPKAD Sulbar, Muhammad, menjelaskan bahwa koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami memastikan bahwa kebijakan TPP yang sedang dibahas akan tetap berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Tujuan utama kami adalah meningkatkan semangat kerja ASN, sembari menjaga keseimbangan fiskal daerah,” ujar Muhammad.
Diharapkan, melalui rapat koordinasi ini, seluruh perangkat daerah akan memiliki pemahaman yang seragam mengenai kebijakan TPP, sehingga implementasinya bisa berjalan dengan efektif dan berdampak positif bagi peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sulawesi Barat.
By Adhie
