Mamuju, Nuansainfo.com – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat monitoring dan evaluasi (Monev) yang digelar Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPRD Sulbar pada Kamis, 29 Januari 2026.
Rapat ini difokuskan pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, khususnya terkait target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Agenda tersebut juga sejalan dengan misi ke-5 Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, bersama Wakil Gubernur Salim S. Mengga, yakni memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Bapenda Sulbar diwakili oleh Plt. Kepala Bidang Perencanaan Pendapatan dan Teknologi Informasi (P2IT) Muh. Saleh, Plt. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Gaffar, serta Plt. Kepala Bidang Pengawasan dan Evaluasi Pendapatan Daerah Agus Salim Machmoed, bersama jajaran terkait.
Selain itu, rapat turut dihadiri Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat. Kehadiran kedua organisasi perangkat daerah tersebut penting dalam rangka penyelarasan data dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, mengingat pada Tahun Anggaran 2025 pengelolaan keuangan masih berada dalam struktur yang terintegrasi.
Dari unsur legislatif, rapat dipimpin oleh jajaran pimpinan Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan dihadiri anggota Komisi II, Sulfakri Sultan.
Kepala Bapenda Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, menegaskan bahwa rapat monitoring dan evaluasi bersama DPRD menjadi momentum penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah sekaligus menjaga prinsip transparansi dalam tata kelola keuangan daerah.
“Monitoring dan evaluasi ini menjadi ruang evaluasi yang konstruktif bagi kami. Masukan dari Komisi II DPRD sangat penting untuk memastikan pengelolaan PAD berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai target yang telah ditetapkan,” ujar Abdul Wahab.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Kabid P2IT Bapenda Sulbar, Muh. Saleh, memaparkan capaian kinerja serta realisasi anggaran Tahun 2025, termasuk sejumlah tantangan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, forum monitoring dan evaluasi tersebut menjadi wadah strategis untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif.
“Forum ini sangat penting untuk memastikan pengelolaan PAD ke depan dapat berjalan lebih optimal, efektif, dan berkelanjutan,” jelas Saleh.
Melalui rapat monitoring dan evaluasi ini, diharapkan sinergi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat semakin kuat dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
By Adhie
