Mamuju, nuansainfo.com— Aksi unjuk rasa yang digelar oleh Koalisi Rakyat dan Pers untuk Keadilan (KORPRES) di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat (5/5/2026), Menjadi sorotan publik setelah massa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Dalam selebaran yang dibacakan oleh perwakilan massa aksi, Andika, KORPRES menilai implementasi program tersebut di Sulawesi Barat diwarnai berbagai persoalan serius. Mulai dari dugaan praktik pungutan dalam proses verifikasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), temuan makanan tidak higienis, hingga minimnya transparansi informasi kepada publik.
Selain itu, massa juga menuntut pencopotan Kepala Koordinator Regional (Koreg) SPPG Sulbar, mendesak DPRD untuk meneruskan aspirasi ke Badan Gizi Nasional (BGN), serta meminta penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik suap dalam pelaksanaan program tersebut.
Di tengah jalannya aksi, situasi sempat memanas ketika aparat kepolisian berupaya memadamkan api yang dinyalakan oleh massa aksi. Api tersebut, menurut koordinator lapangan (Korlap) Roksi, bukan sekadar simbol biasa, melainkan representasi perlawanan dan semangat perjuangan rakyat.
Dalam tradisi aksi massa, nyala api kerap digunakan sebagai simbol protes, penegasan tekad, serta bentuk tuntutan atas keadilan yang dianggap terabaikan. Upaya pemadaman api oleh aparat sempat memicu adu argumen antara massa dan petugas di lapangan.
Roksi dengan tegas menyampaikan penolakannya terhadap tindakan tersebut.
“Api ini bukan sekadar nyala biasa—ini adalah simbol kemarahan rakyat, simbol perlawanan terhadap ketidakadilan! Kalau api ini kalian padamkan, itu sama saja kalian mencoba mematikan suara kami, membungkam perjuangan kami, dan meredam semangat kami! Tapi ingat, semangat rakyat tidak bisa dipadamkan dengan air atau alat apa pun. Selama ketidakadilan masih ada, api perlawanan ini akan terus menyala di dada kami!”
Ketegangan tersebut akhirnya mereda setelah dilakukan pendekatan persuasif, dan massa kembali melanjutkan aksi secara tertib.
Aksi tersebut kemudian diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr. Hj. St. Suraidah Suhardi, M.Si. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi penyampaian aspirasi yang dilakukan secara tertib dan damai oleh para demonstran.
“Saya berterima kasih kepada adik-adik semua yang telah datang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Juga kepada aparat pengamanan yang telah menjalankan tugasnya dengan baik untuk menghindari insiden yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat bukan untuk membatasi gerakan massa, melainkan untuk memastikan keamanan bersama, mengingat lokasi aksi merupakan gedung milik rakyat.
Dengan gaya komunikatif namun tetap mencerminkan kapasitasnya sebagai pimpinan DPRD, Suraidah juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
“Saya memandang adik-adik ini sebagai ‘parlemen jalanan’. Mereka yang hari ini menyuarakan aspirasi, ke depan bisa menjadi bagian dari legislatif. Fungsi kontrol seperti ini sangat penting untuk evaluasi bersama,” tambahnya.
Menanggapi tuntutan massa, DPRD Sulbar berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut, termasuk mendorong penempatan kantor perwakilan BGN di Sulawesi Barat agar mempermudah koordinasi dan penanganan aduan masyarakat.
“Ini poin penting yang kami garis bawahi. DPR akan merekomendasikan agar ada perwakilan di Sulbar, sehingga tidak perlu lagi koordinasi ke luar daerah,” tegasnya.
Namun demikian, ia juga mengingatkan agar semua pihak tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Terkait dugaan pelanggaran, ia menegaskan bahwa penanganannya sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
“Kita adalah negara hukum. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum. Biarkan aparat bekerja secara profesional. Kita percayakan sepenuhnya kepada kepolisian,” jelasnya.
Aksi ini mencerminkan meningkatnya perhatian publik terhadap pelaksanaan program strategis nasional di daerah, sekaligus menjadi pengingat pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas
