Mamuju, nuansainfo.com – Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulawesi Barat menyampaikan beberapa Persoalan utama yang dihadapi pemerintah dalam sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Sulawesi Barat yang sangat kompleks dan saling berkaitan, terutama didorong oleh pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi. Hal ini di sampaikan Di Runagan Kerjanya Rabu 9/10/2025
Drs. Maddareski Salatin, M.Si Kepala Dinas Perkimtan menjelaskan Masalah-masalah ini berfokus pada penyediaan hunian yang layak huni dan penanganan kawasan permukiman kumuh serta masalah legalitas dan infrastruktur.
“Keterbatasan Rumah Layak Huni dan Pemukiman Kumuh Isu paling mendesak karena kekurangan stok rumah layak huni, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Pertumbuhan permukiman kumuh di perkotaan menjadi tantangan besar. Kawasan ini ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan tinggi, kualitas bangunan yang buruk, dan minimnya fasilitas dasar (air bersih, sanitasi, drainase). Permukiman kumuh juga sering berada di daerah rawan bencana. Begitu juga Daya Beli Rendah, Tingginya harga tanah dan bahan bangunan tidak seimbang dengan daya beli masyarakat, khususnya MBR, sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses perumahan formal yang layak.
Kepala Dinas Perkimtan Sulbar Juga Menambahkan “Masalah Lahan dan Legalitas Ketersediaan dan status hukum tanah menjadi kendala fundamental. Keterbatasan dan Harga Tanah Tinggi: Semakin terbatasnya tanah/lahan, khususnya di perkotaan, membuat harga jual tanah melambung tinggi, yang berdampak pada masalah pemenuhan kebutuhan hunian yang terjangkau.”
Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Perkimtan Sulbar, Reski Ridwan juga menjelaskan Infrastruktur, Sarana, dan Utilitas (PSU) yang Tidak Memadai Kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar yang buruk merupakan ciri khas masalah permukiman.
“Belum meratanya pembangunan dan penyediaan PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) di seluruh wilayah Indonesia. Di kawasan kumuh, PSU seperti jalan lingkungan, drainase, pengelolaan air limbah, dan persampahan seringkali tidak memadai atau tidak memenuhi standar teknis kesehatan.”
Lanjut “Ketidaktersediaan atau rendahnya kualitas akses air minum yang sesuai standar kesehatan, serta masalah drainase lingkungan yang menyebabkan banjir dan genangan air.” Ujar kabid pemukiman Perkimtan Sulbar
Pemerintah berupaya mengatasi persoalan-persoalan ini melalui berbagai peran, seperti peran perencanaan, pendidik, peremajaan, koordinasi, dan pembiayaan, serta program-program seperti bantuan stimulan perumahan swadaya dan penanganan kawasan kumuh.
