Mamuju, Nuansainfo.com – Wacana menjadikan serangga seperti jangkrik sebagai alternatif menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai sorotan publik. Aktivis Sulawesi Barat, Supriadi, menilai pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, dapat dipahami dari sudut pandang akademik, namun perlu dikaji secara matang dari sisi sosial dan prioritas kebijakan nasional.
Mengutip sejumlah pemberitaan media daring dan media sosial tahun lalu, Dadan menyebut serangga berpotensi menjadi sumber protein alternatif dalam program MBG di daerah tertentu karena kandungan gizinya yang tinggi.
Supriadi Aktivis Sulbar mengakui, latar belakang keilmuan Dadan memang berkaitan erat dengan pernyataan tersebut. Dadan diketahui merupakan doktor di bidang Entomologi Terapan dari Leibniz Universität Hannover, Jerman, serta akademisi di IPB yang fokus pada kajian serangga, hama, dan penyakit tumbuhan.
“Secara keilmuan, wajar jika beliau melihat serangga sebagai sumber protein potensial. Itu memang bidang keahliannya,” ujar Supriadi.
Namun demikian, ia mempertanyakan kepantasan serangga dijadikan opsi dalam program nasional yang menyasar konsumsi masyarakat luas. Menurutnya, sumber protein utama tetap sebaiknya berasal dari kombinasi pangan hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu, serta protein nabati seperti tahu, tempe, dan kacang-kacangan.
Ia menilai pendekatan tersebut tidak hanya lebih umum diterima masyarakat, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi lokal secara langsung.
“Peternak ayam, nelayan, hingga petani kacang-kacangan bisa diberdayakan. Ini lebih realistis dan lebih sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat,” tegasnya.
Supriadi juga mengingatkan agar BGN tetap fokus pada tugas strategisnya, seperti membangun infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran dan inklusif, mengelola anggaran secara transparan, serta mengoptimalkan penyerapan hasil pertanian dan peternakan lokal.
Menurutnya, diversifikasi sumber protein sah-sah saja dibahas dalam konteks akademik. Namun dalam implementasi kebijakan publik berskala nasional, aspek sosial, budaya, dan tingkat penerimaan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama.
“Jangan sampai kebijakan yang baik secara teori justru memicu polemik karena tidak sesuai dengan kebiasaan makan masyarakat,” pungkasnya.
By. Adhie
